www.fokustempo.id – Siapa sangka bahwa di tengah sorotan yang tajam terhadap penegakan hukum, Kejaksaan Agung berhasil mencatat rekor kepercayaan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lingkar Survei Indonesia menunjukkan bahwa publik kini lebih percaya kepada Kejaksaan Agung dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK dan Polri.
Dengan tingkat kepercayaan mencapai 61%, Kejaksaan Agung menunjukkan kemajuan signifikan. Di luar angka yang mengesankan tersebut, ada pergeseran psikologis yang lebih dalam mengenai siapa yang dianggap sebagai lembaga yang paling dipercaya dalam menegakkan keadilan di masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Salah satunya adalah keberanian lembaga ini untuk membongkar kasus-kasus besar, yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti korupsi dalam proyek BTS Kominfo, Duta Palma, dan tambang timah di Bangka Belitung.
Kedudukan Kejaksaan di Tengah Persepsi Publik
Peningkatan kepercayaan ini bukanlah kebetulan semata. Menurut peneliti Ardian Sopa, fenomena ini bisa dilihat sebagai “rehabilitasi moral” untuk Kejaksaan yang selama ini berada di bayang-bayang lembaga lain, terutama KPK. Momen ini memberikan angin segar bagi Kejaksaan untuk menunjukkan eksistensinya dalam gelanggang penegakan hukum.
Selain itu, dukungan dari pihak-pihak berkuasa juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pendekatan yang lebih terkoordinasi dengan lembaga lain seperti Polri dan TNI memberikan backing yang diperlukan untuk menuntaskan kasus-kasus yang ganjal. Kehadiran dukungan Presiden juga turut membantu memperkuat citra lembaga ini di mata publik.
Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung bukan hanya sekedar lembaga hukum, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang mendambakan keadilan. Namun, harapan ini harus dijaga agar tidak terpengaruh oleh dinamika lain yang hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.
Tantangan dalam Penegakan Hukum di Era Digital
Peningkatan kepercayaan ini, bagaimanapun, tidak tanpa tantangan. Kejaksaan Agung kini berada di tengah fenomena sosial yang dikenal sebagai “No Viral, No Justice.” Istilah ini menunjukkan betapa hukum semakin terjebak dalam budaya viral di mana popularitas di media sosial menjadi ukuran keberhasilan penanganan kasus.
Pada saat yang sama, masalah ini mengarah pada dilema etik yang serius. Seringkali, kasus-kasus yang tidak menjadi viral di platform seperti TikTok mendapat penanganan yang lambat atau bahkan terabaikan. Hal ini menjadi ironi, karena hukum yang seharusnya menjadi responsif malah terjebak dalam kepentingan populisme.
Host podcast, Ade Bhondon, menggarisbawahi pentingnya mengatasi budaya ini dengan pendekatan yang akuntabel. Keberadaan influencer dan opini publik dapat memengaruhi penanganan hukum, tetapi tetap harus diimbangi dengan substansi dan integritas penegakan hukum itu sendiri.
Peran Lembaga Hukum dalam Menghadapi Sorotan Digital
LSI menekankan bahwa lembaga hukum perlu belajar mengelola sorotan publik di era digital secara lebih efektif. Untuk itu, penting bagi instansi seperti Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan kanal resmi dan investigasi jurnalistik yang transparan.
Pengelolaan informasi yang baik tidak hanya bertujuan untuk membangun citra, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas. Ini adalah langkah penting agar publik tetap memiliki kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, bukan hanya berdasarkan isu-isu viral semata.
Dari sudut pandang masyarakat, keinginan untuk melihat keadilan bisa tercapai jika ada keterbukaan dan kejujuran dalam proses penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam memantau perkembangan kasus juga menjadi bagian penting dalam memperkuat citra lembaga hukum.
Menjaga Kepercayaan Publik dalam Penegakan Hukum
Bagi Kejaksaan Agung, mempertahankan kepercayaan publik adalah tantangan tersendiri. Proses penegakan hukum yang adil harus didukung oleh komitmen untuk selalu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesan bahwa lembaga hukum hanya berfokus pada hal-hal yang trending di media sosial.
Pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi aspek yang tak kalah pentingnya. Kejaksaan perlu mendengar suara publik dan beradaptasi dengan harapan yang ada. Masyarakat kini lebih berdaya dan mampu memberikan masukan yang berarti bagi proses penegakan hukum.
Akhirnya, situasi ini membuka peluang bagi Kejaksaan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif dan relevan. Keberanian dalam menghadapi kasus besar dan transparansi dalam penanganannya bisa menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik yang saja telah terbangun.
