www.fokustempo.id – Malang – Rombongan pemerintah kota Malang yang dipimpin oleh Wali Kota Malang melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Tanggal 20 Mei 2025, audiensi berlangsung dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK. Pertemuan ini menandakan komitmen pemerintah kota Malang dalam memperkuat tata kelola serta pelayanan publik. Mengingat isu korupsi masih menjadi tantangan, langkah ini menjadi penting untuk menjaga integritas.
Mewujudkan Good Governance dalam Pemerintahan
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan. Keberadaan KPK sebagai lembaga pengawas sangat vital untuk mendukung upaya ini. Pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan rencana dan program yang dijalankan dapat berjalan lebih efektif.
Statistik menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan good governance cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan sangat diperlukan. Penyusunan laporan keuangan yang jelas juga menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan anggaran yang baik.
Strategi dan Pendekatan dalam Pencegahan Korupsi
Selain pertemuan dengan KPK, pemerintah kota Malang juga perlu menerapkan strategi lain untuk menanggulangi korupsi. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan melakukan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) tentang etika dan tanggung jawab. Ini penting agar mereka memahami peran yang mereka jalankan dan mampu bersikap integritas dalam tugasnya.
Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang diambil. Partisipasi publik dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi. Melalui forum-forum diskusi, masyarakat akan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang partisipatif juga dapat menjadi solusi strategis untuk mencegah korupsi.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pencegahan korupsi bukanlah hal yang mustahil. Penting bagi semua pihak untuk saling mendukung. Upaya individual tidak akan optimal jika tidak diimbangi oleh dukungan dari masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat.
