www.fokustempo.id – Pemerintah Kabupaten Jember harus segera melakukan verifikasi data lahan pertanian secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Upaya ini penting untuk penetapan Peraturan Daerah yang dapat melindungi lahan pertanian yang produktif untuk masa depan daerah tersebut.
Widarto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, menegaskan bahwa hasil dari verifikasi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Jember. Dalam pandangannya, penting untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian di tengah berbagai ancaman yang ada.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Widarto menekankan perlunya peraturan daerah yang kuat untuk melindungi lahan pertanian. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada satu jengkal pun lahan pertanian yang boleh hilang dari Jember, mengingat pentingnya sektor ini bagi ketahanan pangan.
Pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian dalam Kebijakan Daerah
Pemerintah pusat melalui Tim Nasional Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah telah memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif. Dengan demikian, kebijakan daerah harus segera disesuaikan dengan arah kebijakan nasional untuk melindungi aset-akset pertanian.
Widarto mengungkapkan bahwa tidak hanya menerbitkan peraturan, tetapi Pemkab Jember juga perlu menyediakan skema insentif bagi para petani. Hal ini akan menciptakan kesejahteraan sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian yang sangat vital bagi masyarakat Jember.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, para petani yang mempertahankan lahan mereka dalam kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berhak memperoleh insentif. Ini termasuk keringanan pajak serta dukungan fasilitas pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
Insentif dan Dukungan bagi Petani di Kabupaten Jember
Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa mesin pertanian, pupuk bersubsidi, dan program penguatan kelembagaan untuk membantu para petani. Penekanan pada kesejahteraan petani jelas merupakan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah.
Widarto menyatakan bahwa sektor pertanian menyumbang 25,71 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Oleh karena itu, perhatian serius terhadap perlindungan lahan pertanian adalah suatu keharusan. Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata dan kebijakan yang berpihak kepada petani di seluruh aspek.
Pentingnya Anggaran Pertanian untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ikbal Wilda Fardana, juga menekankan perlunya peningkatan anggaran untuk sektor pertanian dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2026. Penekanan pada bantuan sarana produksi yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas pertanian.
Ia menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 55,64 miliar masih sangat minim jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Dukungan keuangan yang lebih besar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Bupati Muhammad Fawait juga sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 harus diterjemahkan dengan jelas dan terukur dalam kebijakan daerah. Dengan sumber daya yang ada, perlunya verifikasi serta pengumpulan data lahan pertanian sangat krusial untuk menentukan kebijakan yang efektif.
Langkah-Langkah Nyata yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Verifikasi data lahan pertanian di Kabupaten Jember telah dilakukan secara berkala. Proses ini melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.
Pemerintah daerah juga telah memfasilitasi berbagai insentif, seperti keringanan pajak dan penyediaan alat pertanian, untuk mendukung produktivitas. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta mobilitas bagi sektor pertanian di daerah ini.
Sebagai bentuk keberpihakan, Pemkab Jember memberikan insentif kepada 10 ribu buruh tani dan petani yang tergolong rentan. Manajemen pemasaran hasil pertanian juga dikelola melalui jaringan badan usaha milik desa, yang memberi petani akses yang lebih baik ke pasar.
