www.fokustempo.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan Capacity Building yang berjudul ‘Percepatan Transformasi Digital di Bidang Transaksi Keuangan’, diharapkan dapat mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah dan mendorong akuntabilitas yang lebih baik.
Acara ini berlangsung di Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan dibuka secara daring oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, tujuan dan manfaat dari transformasi digital di sektor keuangan dijelaskan secara mendalam oleh berbagai narasumber yang kompeten.
Ketua BPKAD, Ir. Sigit Panoentoen, M.Si, menekankan pentingnya digitalisasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Dia menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh inisiatif ini demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.
Anggota Komisi C DPRD, Pranaya Yudha Mahardhika, menegaskan peran pengawasan DPRD dalam implementasi kebijakan daerah. Fokusnya adalah pada sistem pengawasan yang menyeluruh agar program-program strategis, termasuk elektronifikasi transaksi pemerintah, dapat berjalan dengan efektif.
Transformasi Digital dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, proses-proses keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.
Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan secara lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan sistem yang diterapkan.
Dalam kegiatan ini, banyak strategi yang dibahas untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. Pihak DPRD berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh instansi daerah terlibat dalam proses ini dan melaporkan progres yang mereka buat.
Penting untuk dicatat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga menjadi tanggung jawab DPRD. Dengan cara tersebut, mereka dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil sejalan dengan tujuan yang diinginkan.
Pentingnya Sinergi Antar Instansi dalam ETPD
Sinergi yang kuat antara berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait menjadi kunci kesuksesan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Koordinasi yang baik dapat mengoptimalkan hasil dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.
Komisi C DPRD bekerja sama dengan BPKAD dan instansi terkait untuk merumuskan strategi mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini. Bentuk kerjasama ini memungkinkan pengawasan lebih teliti dan responsif terhadap isu yang muncul.
Selain itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi salah satu metode efektif untuk membahas capaian dan kendala dalam implementasi ETPD. Melalui dialog ini, masalah yang ada dapat segera teridentifikasi dan dicari solusinya.
DPRD berkomitmen untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan ETPD secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua OPD mencapai target yang telah ditetapkan.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Sistem ETPD di Provinsi Jawa Timur
Dari hasil pengawasan, DPRD telah memberikan sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan ETPD. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan sinergi antar OPD serta penyusunan timeline percepatan digitalisasi layanan publik.
Lebih lanjut, DPRD mendorong agar seluruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja dilakukan melalui kanal ETPD. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan transparan.
Sebagai bagian dari reformasi keuangan daerah, ETPD bukan hanya sekedar inovasi, namun menjadi bagian yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern. Sebagai konsekuensinya, inovasi ini harus didukung oleh semua pihak terkait.
Penguatan sistem dan peningkatan kapasitas staf di berbagai lembaga juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Tanpa adanya pengembangan kompetensi, implementasi kebijakan ini tidak akan optimal.
Peluang dan Tantangan dalam Percepatan Digitalisasi Layanan Publik
Percepatan digitalisasi layanan publik menawarkan banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Integrasi teknologi dalam proses keuangan memerlukan adaptasi dan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat.
Tantangan ini mencakup kesiapan SDM di masing-masing OPD untuk menggunakan teknologi baru secara efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam budaya kerja juga bisa menjadi penghalang dalam implementasi.
Pemerintah harus menyediakan pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk mendukung seluruh proses ini. Tanpa dukungan yang memadai, transformasi digital ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah daerah harus tetap berkomitmen untuk mengikuti tren yang ada. Dengan demikian, ETPD dapat menjadi sistem yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketika semua elemen dalam pemerintahan bersatu untuk mendukung inovasi ini, transformasi digital di bidang transaksi keuangan akan semakin cepat dan efisien. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari sistem yang lebih baik ini.
