www.fokustempo.id – Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Baru-baru ini, sejumlah aktivis masyarakat sipil mengungkapkan berbagai kelemahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember untuk periode 2025-2029. Diskusi yang diadakan di Kafe The Tawangmangu memperlihatkan berbagai masalah mendasar yang perlu jadi perhatian semua pihak.
Diskusi ini menyentuh pada aspek penting dari RPJMD yang akan segera dibahas dalam sidang paripurna di DPRD Jember. Para aktivis berpendapat bahwa isi dari dokumen tersebut tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan serta kurang memberikan data yang komprehensif untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.
Visi RPJMD Jember 2025-2029 adalah “Dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju”. Dalam rangka mencapai visi ini, terdapat lima misi yang dirumuskan, meliputi pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan birokrasi, peningkatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Dari kelima misi yang ada, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan ini. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi program-program tersebut sering kali muncul, terutama terkait dengan kurangnya data yang akurat dan tepat waktu.
Para aktivis menyoroti bahwa RPJMD seharusnya didasarkan pada data yang valid dan terkini. Banyak data yang seharusnya sudah tersedia justru belum dapat ditemukan, yang dapat mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Dampak Ketidaktersediaan Data Terhadap Rencana Pembangunan
Kurangnya data yang memadai memiliki dampak besar terhadap efektivitas program yang direncanakan. Ketidaktersediaan informasi ini membuat program-program yang ada menjadi tidak konsisten dan tidak terukur. Hal ini diungkapkan oleh Agung Dewantoro dari Lembaga Studi Desa untuk Petani.
Agung menekankan bahwa penggunaan data dari Badan Pusat Statistik saja tidaklah cukup. Harus ada data sektoral yang lebih akurat dan relevan yang dapat diperoleh dari dinas terkait di pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa dalam prosesnya, kegiatan yang ada tidak menghasilkan laporan yang memadai.
Sebagai contoh, ia mengaitkan isu perlindungan pekerja migran yang dipandang sukses di angka seratus persen, padahal yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah jumlah pekerja migran yang tidak terdata secara prosedural. Hal ini menuntut adanya mekanisme yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini agar strategi yang diambil menjadi lebih efektif.
Perlunya Analisis Mendalam untuk Dukungan Program
Menurut aktivis lainnya, RPJMD juga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kapasitas fiskal Kabupaten Jember. Tanpa adanya analisis yang mendalam, target-target yang dicanangkan menjadi sangat sulit untuk dicapai. Pemimpin harus mampu membangun mimpi yang realistis dan didukung oleh data yang tepat.
Agung menekankan pentingnya pemahaman tentang karakteristik kelompok miskin untuk merumuskan program yang tepat. Ketidakjelasan dalam program penanganan kemiskinan membuat langkah-langkah yang diambil menjadi tidak terencana dan tidak terintegrasi. Hal ini harus diatasi agar program tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan.
Ifan Gallant, seorang akademisi, mempertegas hal ini dengan menunjuk pada ketidakselarasan antara program prioritas dan indikator kinerja utama. Sebuah program pendidikan seperti beasiswa kuliah gratis tidak otomatis menjamin peningkatan mutu pendidikan dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan.
Relevansi Data dalam Program Perlindungan Pekerja
Pertanyaan tentang ketersediaan data juga diajukan oleh Bambang Teguh Karyanto. Ia menekankan jika data awal tidak ada, bagaimana mungkin pemerintah dapat merumuskan program yang efektif? Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan RPJMD yang diinginkan.
Bambang juga mencatat bahwa dokumen RPJMD tidak mencerminkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemerintah sebelumnya. Ketiadaan laporan yang transparan membuat upaya-upaya tersebut seolah tidak ada artinya.
Praktik kerja sama ini, khususnya dalam isu stunting, seharusnya mendapatkan pengakuan dalam RPJMD agar keluaran program dapat lebih komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
Keberagaman Program dan Perhatian terhadap Isu Desa
Evaluasi dari organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa RPJMD Jember 2025-2029 lebih condong pada isu perkotaan. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keragaman masalah yang ada di tingkat desa. Isu yang dialami oleh 226 desa cenderung diabaikan dalam perencanaan ini.
Masalah pembangun di daerah pesisir juga mencuat sebagai contoh, mengingat kurangnya rencana yang jelas terkait dengan pengelolaan garis pantai yang panjang. Ketiadaan argumentasi untuk program-program yang berkaitan dengan potensi daerah menjadi pengabaian yang fatal dalam proses pembangunan.
Terlebih lagi, dalam konteks kebencanaan, RPJMD tidak menunjukkan peka terhadap penanganan masalah bencana, seperti kesiapan pemadam kebakaran dalam menghadapi potensi kebakaran di tempat-tempat strategis. Keberadaan rencana strategis untuk menghadapi bencana ini sangat penting untuk keselamatan masyarakat Jember.
Dalam rangka memperbaiki RPJMD agar lebih komprehensif, Bambang dan rekan-rekannya merencanakan untuk menyampaikan catatan-catatan penting kepada DPRD Jember. Mereka mengindikasikan bahwa beberapa kelemahan yang teramati menjadikan program yang disusun oleh tenaga ahli dari luar wilayah tidak dapat dipahami sepenuhnya terhadap kondisi lokal.
