Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Pasuruan – Kasus dugaan tindak pidana korupsi mencetak sorotan di Kabupaten Pasuruan. Kepala Desa Ambal-Ambil berinisial Saiful Anwar dilaporkan telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana yang seharusnya transparan dan akuntabel justru terjerat pelanggaran hukum.
Data kepolisian menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa ini terungkap selama periode April 2021 hingga Desember 2022. Dana yang bersumber dari APBDes, BKK Provinsi, dan BKK Kabupaten diduga tidak dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Dengan situasi seperti ini, banyak pihak bertanya tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana desa di daerah lain.
Pengelolaan Dana Desa yang Tidak Transparan dan Diduga Melanggar Hukum
Pola pengelolaan dana desa yang baik seharusnya melibatkan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, dalam kasus ini, semua keputusan finansial diambil secara sepihak oleh tersangka. Pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan kolaborasi tim justru menjadi monopoli individu, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat.
Dari informasi yang diperoleh, nota belanja yang biasanya menjadi pertanggungjawaban keuangan diduga fiktif. Para penyidik menemukan banyak nota kosong yang kemudian diisi sendiri oleh Saiful Anwar untuk menciptakan kesan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai. Hal ini menjadi catatan penting bagi upaya pencegahan korupsi di institusi pemerintahan lokal.
Strategi untuk Mencegah Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa
Untuk mengurangi risiko penyelewengan dana desa, pemerintah perlu menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, transparansi akan terjaga dan meminimalkan peluang adanya praktik korupsi.
Pentingnya audit berkala dan pengurangan paparan individu terhadap pengelolaan keuangan harus menjadi fokus utama. Selain itu, pendidikan bagi perangkat desa tentang pentingnya integritas dan pemahaman regulasi tentang dana desa bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dapat pulih dan terjaga.
