Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas terkait praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Hal ini ditegaskan saat kunjungan resmi ke kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dan menjadi perhatian banyak pihak.
Dalam pernyataannya, Gubernur menekankan perlunya pemuka perusahaan untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan akan ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikannya. Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai perusahaan yang melanggar hak dasar pekerjanya.
Praktik Penahanan Ijazah dan Dampaknya terhadap Karyawan
Praktik penahanan ijazah bukanlah isu baru, namun kali ini menjadi sorotan utama. Banyak karyawan terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki akses terhadap dokumen penting mereka, yang dapat menghalangi peluang pekerjaan di masa mendatang. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan stres berkepanjangan dan mempengaruhi kesehatan mental pekerja.
Selain itu, ijazah adalah simbol dari pencapaian akademis dan merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. Penahanan ijazah oleh perusahaan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang berpotensi menimbulkan permasalahan lebih jauh dalam dunia kerja.
Respons Pemerintah Terhadap Praktik Ini dan Program Dukungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan mengancam pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi.
Lebih jauh lagi, Pemprov DKI juga meluncurkan program pemutihan ijazah yang ditujukan kepada pelajar dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi mereka yang ijazahnya tertahan karena masalah administratif. Dengan inisiatif ini, diharapkan lulusan dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja tanpa terhambat oleh masalah dokumen.
