www.fokustempo.id – Desas-desus mengenai pemilihan kepala desa di Sampang semakin menghangat. Forum Aktivis Madura (FAM) dengan tegas mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera menetapkan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026.
Sejak 2015 hingga 2025, banyak desa di Sampang yang tidak memiliki kepala desa definitif dan hanya dipimpin oleh penjabat dari ASN. Hal ini dinilai mengganggu sistem pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Ketua FAM, Samsul Arifin, menekankan pentingnya pelaksanaan Pilkades agar masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang mereka pilih secara langsung. Ia merasa bahwa langkah ini sangat mendesak mengingat kondisi desa yang ada saat ini.
Samsul juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian setempat. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa sebagai bagian dari upaya untuk mendesak pemerintah daerah agar segera mempercepat penjadwalan Pilkades.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar Pilkades dapat segera digelar,” tambahnya dengan optimis.
Rencana aksi demonstrasi tidak hanya berfokus pada Pemkab Sampang, tetapi juga akan menyerukan perhatian Gubernur Jawa Timur. Ia berharap bahwa tindakan ini dapat memicu respons yang lebih cepat dari pihak pemerintah.
FAM juga mengekspresikan kekecewaan terhadap sikap Wakil Bupati Sampang, Mahfud, yang sebelumnya tampak mendukung, namun hingga kini belum ada tindakan nyata yang diambil. Hal ini menciptakan keinginan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Protes terhadap Pemkab Sampang Sebagai Bentuk Kemandekan
Samsul mengungkapkan bahwa ketidakpastian pelaksanaan Pilkades dapat berakibat serius bagi kelangsungan pemerintahan di tingkat desa. Dia menekankan bahwa kondisi ini tidak seharusnya berlangsung lebih lama lagi, karena masyarakat memerlukan pemimpin yang bisa mengayomi mereka.
Dalam aksi demonstrasi yang akan datang, massa yang lebih besar akan dikerahkan jika Pemkab Sampang tidak memberikan kepastian. Ini menunjukkan dosis ketidakpuasan yang mulai meningkat di kalangan masyarakat terkait dengan penanganan pemerintahan desa.
Tidak hanya masalah penjadwalan, tetapi juga perbedaan anggaran Pilkades di Sampang dibandingkan daerah lain di Madura. Samsul mencatat bahwa di Kabupaten Bangkalan, anggaran untuk Pilkades hanya berkisar Rp 80 juta per desa, sedangkan di Sampang mencapai Rp 120 juta.
“Perbedaan ini sangat mencolok, padahal kultur kedua kabupaten tidak jauh berbeda,” jelasnya. Dia berharap anggaran yang lebih realistis dan efektif bisa segera disepakati oleh semua pihak.
Koordinator Aksi FAM, Mausul, menekankan pentingnya keterlibatan legislatif dalam menentukan jadwal dan alokasi anggaran Pilkades. Jika hal itu tidak dipenuhi, mereka siap melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar.
Perjuangan Masyarakat untuk Suara yang Adil di Desa
Keberadaan kepala desa yang definitif memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Deklarasi FAM jelas menyoroti urgensi pemilihan ini agar masyarakat mendapatkan suara dan partisipasi yang berarti dalam pemerintahan.
Aksi demonstrasi bukan sekadar cetusan emosi, tetapi juga merupakan bentuk bela diri masyarakat terhadap hak mereka untuk dipimpin oeh figur yang mereka pilih. Selama ini, kepemimpinan penjabat ASN dianggap kurang peka terhadap dinamika sosial yang ada di desa-desa.
Kepala desa yang dipilih secara langsung dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Salah satu alasan utama mengembalikan hak suara masyarakat ini adalah agar kepala desa bisa lebih memahami dan menghadapi persoalan lokal dengan lebih mendalam.
Dari diskusi yang berkembang, masyarakat menyadari bahwa pemimpin yang lahir dari pilihan mereka sendiri akan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini diharapkan bisa mendorong terciptanya era baru pemerintahan desa yang lebih responsif dan bersinergi dengan kebutuhan masyarakat.
Jika aksi ini didukung oleh lebih banyak elemen masyarakat, bisa jadi ini adalah awal pergerakan positif untuk menggali potensi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Oleh sebab itu, masyarakat harus bersatu padu dalam upaya ini.
Masa Depan Pemilihan Kepala Desa di Sampang
Penting untuk ditekankan bahwa Pilkades bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi perubahan yang lebih baik. Melalui pemilihan ini, setiap desa dapat memperoleh pemimpin yang memiliki visi dan misi sesuai harapan warga.
Dalam konteks Sampang, tantangan besar adalah memastikan bahwa alokasi anggaran Pilkades sesuai dan tepat sasaran. Hal ini membutuhkan kerjasama erat antara eksekutif dan legislatif guna menghasilkan kebijakan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.
Keberanian masyarakat untuk bersuara dan berjuang demi hak-hak mereka merupakan langkah signifikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan sangat berkorelasi dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan.
Semangat perjuangan panjang ini harus diteruskan hingga pemilihan benar-benar dilaksanakan. Dengan penjadwalan Pilkades yang tepat, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, sehingga bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Maka, harapan agar Pilkades segera dijadwalkan perlu didukung oleh semua pihak demi kebaikan bersama. Keberadaan kepala desa yang terpilih langsung adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda demi masa depan yang lebih baik.
