www.fokustempo.id – FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung, memberikan klarifikasi terkait pandangannya mengenai Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejumlah kesempatan, dia menjelaskan mengapa kritiknya lebih sering diarahkan kepada Presiden Jokowi daripada Prabowo.
Salah satu momen tersebut terjadi dalam podcast yang dipandu oleh Akbar Faizal, di mana Rocky mengungkapkan pandangannya dengan gamblang. Ia menyatakan bahwa perbedaan sikap kritisnya terlihat jelas, dan orang mungkin mempertanyakan mengapa ia tidak seberani mengkritik Prabowo.
“Orang melihat pada Jokowi, Rocky Gerung kok keras banget, pada Prabowo kayak diedit,” lanjut Rocky. Ia mengaku bahwa jika ada hal yang benar-benar pantas untuk dikritik, ia akan melakukannya tanpa ragu.
Alasan Di Balik Sikap Rocky Gerung terhadap Prabowo
Rocky menjelaskan bahwa kritiknya terkait Prabowo terkait dengan isu-isu yang ia anggap penting. Misalnya, isu ijazah Prabowo yang ia katakan sebagai masalah signifikan yang perlu diperjelas. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menganggu jika tidak ada bukti atau data yang relevan.
Dalam keterangannya, Rocky membuat pernyataan tegas, “Saya bilang, saya akan kritik Prabowo karena ternyata Prabowo ijazahnya palsu.” Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak segan-segan mengangkat isu jika ia merasa ada yang tidak beres.
Rocky juga memberikan teguran terhadap anggapan bahwa ia harus mengkritik Prabowo hanya karena posisi mantan jenderal itu. “Memangnya Prabowo simpan Rp11 triliun di kantongnya sehingga saya harus kritik?” tanyanya retoris, mengindikasikan bahwa kritik harus berlandaskan bukti dan substansi.
Proyek-Proyek Kontroversial dan Alih Tudingan
Dalam bincang-bincang tersebut, Rocky menyoroti sejumlah proyek ambisius selama kepemimpinan Jokowi, seperti Ibukota Nusantara dan pabrik mobil Esemka yang juga dilatarbelakangi oleh Prabowo. Ia menunjukkan bahwa kritik lebih tepat ditujukan kepada Jokowi karena proyek-proyek tersebut merupakan tanggung jawabnya.
Dalam pandangannya, “Saya akan kritik Prabowo karena ternyata desain awal IKN itu karena Prabowo, Esemka itu karena Prabowo,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia berusaha menempatkan setiap isu dalam konteks kebijakan yang lebih luas.
Rocky kemudian mempertegas bahwa kritiknya terhadap Jokowi berkaitan langsung dengan kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya. “Kan itu (semua) nggak, jadi saya kritik Jokowi karena kasus-kasus itu,” kata Rocky, menekankan bahwa dialah yang harus bertanggung jawab atas kebijakan yang ada.
Kritik dan Pujian: Perspektif yang Berimbang
Sementara menyatakan kritik, Rocky juga memberikan catatan positif mengenai Prabowo. Ia bahkan menyebutkan bahwa ia menghormati realistisnya Prabowo sebagai sosok pemimpin. Menurutnya, penting bagi seorang pemimpin untuk menjamin kesejahteraan publik tanpa harus mengejar target ekonomi yang terlalu ambisius.
“Tidak penting mengejar pencapaian ekonomi 8 persen, asalkan kesejahteraan publik terjamin,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pandangannya terhadap kepemimpinan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan konteks seperti ini, Rocky mengajak publik untuk lebih memahami bagaimana seorang pemimpin seharusnya bisa bekerja bagi kepentingan masyarakat. Menurutnya, apa yang ditawarkan oleh Prabowo harus diukur bukan hanya dari angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap rakyat.
Pentingnya Memahami Konteks dalam Berpolitik
Rocky menegaskan bahwa kritik dan pujian yang dilontarkannya harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Dalam dunia politik, tidak jarang terdapat banyak nuansa yang memengaruhi keputusan dan kebijakan. Setiap tokoh publik harus siap untuk dinilai berdasarkan tindakan dan hasil kerja mereka.
“Apa yang mau dikritik, ijazah pak Prabowo tidak pernah dipermasalahkan,” ujarnya menekankan perlunya subtansi dalam memberikan kritik. Ini menunjukkan bahwa ia ingin agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar.
Dalam interaksinya dengan media dan publik, Rocky berusaha menunjukkan bahwa kritik harus konstruktif dan berbasis pada fakta. Ia berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami detail-detail yang sering kali terlewatkan dalam pengambilan keputusan politik.
