www.fokustempo.id – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji, mulai mengungkapkan keraguan atas pelaksanaan komitmen yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pemangkasan jumlah komisaris serta gaji dan tantiem dari direksi dan komisaris perusahaan BUMN. Hal ini menarik perhatian publik karena keseriusan dan fokus pemerintah dalam efisiensi penggunaan anggaran terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
Dalam penyampaian pendapatnya, Susno memanfaatkan platform media sosial X, menyoroti lembaga pemerintah yang terlibat, seperti Danantara dan BUMN. Ia mengungkapkan keprihatinan terkait lambannya perkembangan mengenai instruksi tersebut, yang selama ini dinantikan oleh masyarakat.
Susno menginginkan agar pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan media, mencermati isu ini dengan lebih serius. Ia mengajukan pertanyaan yang menuntut tanggung jawab dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan langsung dengan pemangkasan gaji tersebut.
Pertanyaan Susno Duadji Mengenai Pemangkasan Gaji dan Tantiem
Pertanyaan yang dilontarkan oleh Susno mengarah pada instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan pengurangan gaji dan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN. Menurutnya, besaran gaji yang diterima oleh para pejabat tersebut sangat tidak wajar, terutama ketika perusahaan-perusahaan menunjukkan kinerja merugi.
Susno menegaskan bahwa masyarakat perlu melihat kemajuan nyata dalam pelaksanaan instruksi tersebut. “Sudah lama tidak ada kabar mengenai pengutusan Presiden Prabowo terkait pemangkasan gaji direksi yang terlalu tinggi,” ungkapnya. Rasa penasaran ini mencerminkan harapan dari publik agar kebijakan yang dijanjikan dapat direalisasikan secepatnya.
Dalam konteks BUMN yang mengalami kerugian, pengurangan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem menjadi langkah yang dianggap penting. Susno mengingatkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik negara seharusnya juga diuji melalui peninjauan ulang posisi-posisi yang tidak esensial.
Reaksi dan Tanggapan Terhadap Kebijakan Pemangkasan
Menanggapi berbagai masukan, Presiden Prabowo menyatakan perlunya reformasi dalam pengelolaan BUMN. Ia berpendapat bahwa sektor ini seharusnya dikelola lebih efisien dan transparan, apalagi ketika perusahaan dalam keadaan rugi. “Saya memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris, dari sekian banyak, menjadi maksimum enam orang,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa satu-satunya alasan untuk mempertahankan komisaris adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan hanya untuk menambah angka. Jika perusahaan tidak menghasilkan profit, ada baiknya direksi juga tidak menerima tantiem yang biasanya mereka terima. Dengan demikian, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan.
Selain itu, Prabowo mencatat pentingnya evaluasi berkala terhadap struktur manajemen BUMN. Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan dengan benar, peluang untuk mencapai profit tidak hanya bisa diharapkan, tetapi juga bisa diperoleh secara nyata oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Kekecewaan terhadap Kecepatan Realisasi Instruksi Presiden
Kecepatan realisasi instruksi presiden ini menjadi titik kritis bagi banyak pihak. Susno, dalam unggahannya, mengingatkan bahwa semua yang dijanjikan kepada publik harus segera diikuti dengan tindakan nyata. “Ketika di lapangan tidak ada perubahan, semua ini hanyalah wacana belaka yang tidak membawa dampak,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Dari sudut pandang masyarakat dan pengamat, promosi dan pengunduran komisaris atau direksi harus lebih transparan dan terbuka. Hanya dengan cara ini, masyarakat bisa menilai sejauh mana niat baik pemerintah dalam melakukan reformasi dalam sektor BUMN bisa diwujudkan. Keterlambatan akan menambah skeptisisme terhadap kebijakan yang diambil.
Dengan seluruh perbincangan ini, tampak jelas bahwa setiap keputusan yang diambil dalam lingkup BUMN akan selalu menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang berharap agar wajah baru yang diusung oleh Presiden Prabowo dapat mewujudkan lecakan-lecakan efisiensi yang selama ini menjadi harapan besar masyarakat.
