www.fokustempo.id – Pamekasan menjadi sorotan utama terkait isu infrastruktur jalan, khususnya dalam konteks pencapaian Bupati dan Wakil Bupati, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto. Dalam waktu 100 hari masa kerja mereka, masalah infrastruktur ini memunculkan berbagai debat dan perhatian dari masyarakat setempat.
Menurut laporan survei mengenai kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan, isu jalan adalah yang paling mendesak. Banyak manfaat dari infrastruktur yang baik, tidak hanya bagi transportasi, tetapi juga untuk perekonomian lokal dan kehidupan sehari-hari warga.
Kondisi infrastruktur jalan di Pamekasan menunjukkan adanya kerusakan yang cukup serius. Beberapa titik di jalan poros sudah terlihat tidak terawat, dan hal ini menciptakan keprihatinan di kalangan masyarakat.
Perbaikan jalan menjadi prioritas, mengingat kualitas infrastruktur ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Selain itu, ada harapan besar dari masyarakat untuk melihat proyek infrastruktur berjalan dengan baik dan efisien.
Masalah Infrastruktur Jalan yang Mendasar di Pamekasan
Dalam laporan evaluasi kinerja, kata ‘jalan’ menduduki posisi teratas di antara berbagai isu lainnya. Ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Melihat lebih jauh, kondisi jalan yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga berpengaruh terhadap akses masyarakat ke pendidikan dan layanan kesehatan.
Banyak desa di Pamekasan merasa terpinggirkan oleh ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan komunitas yang berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan mereka.
Respons Masyarakat terhadap Kerusakan Jalan
Sejumlah warga Pamekasan telah terpanggil untuk melakukan perbaikan jalan secara mandiri. Ini menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang mereka rasakan langsung.
Beberapa dari mereka bahkan memasang plakat yang mempertanyakan aksi pemerintah tentang perbaikan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dengan janji-janji yang tidak kunjung terealisasi.
Pemerintah daerah, melalui Dinas PUPR, memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan. Ini dianggap sebagai langkah positif dalam mengatasi masalah jalan, meskipun seharusnya pemerintah tetap bertanggung jawab atas masalah infrastruktur.
Komitmen Pemerintah dalam Meningkatkan Infrastruktur
Pemerintah Pamekasan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk memperbaiki kondisi jalan. Terlepas dari keterbatasan anggaran yang ada, mereka harus bisa merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih efisien.
Anggaran yang tersedia saat ini sebesar 12,3 miliar rupiah hampir seluruhnya ditujukan untuk kebutuhan administratif. Hal ini menuai kritik, karena seharusnya ada alokasi khusus untuk infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
Penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi jangka panjang yang lebih terarah dalam pembangunan infrastruktur. Dengan adanya perencanaan yang matang, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari upaya tersebut.
