Jombang – Dalam evaluasi kinerja pemerintahan, 100 hari pertama merupakan momen yang krusial. Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, memberikan tanggapan positif terkait langkah awal yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati setempat. Menurutnya, implementasi program dalam fase ini sudah menunjukkan arah yang jelas untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.
Politisi yang akrab disapa Della ini menyatakan bahwa masa 100 hari kerja adalah kesempatan untuk memperlihatkan komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap janji-janji yang dikemukakan saat kampanye. “Masyarakat berhak merasakan hasil dari program-program yang dijanjikan,” ujarnya.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Dalam Perspektif Masyarakat
Dalam pandangan Della, kehadiran pemerintahan baru ini tidak hanya sekedar formalitas, namun harus berkontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan setiap kebijakan yang diambil dengan visi dan misi yang telah diusung pada saat kampanye. Hal ini menciptakan hubungan emosional antara masyarakat dengan pemimpin yang mereka pilih.
Ada beberapa program yang menjadi fokus perhatian Della dan DPRD, seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur desa. Ia menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pogram ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Data yang akurat dan pelaksanaan yang transparan menjadi kunci keberhasilan dalam setiap kebijakan publik.
Pentingnya Sinergi Dalam Pelaksanaan Kebijakan
Della juga menggaris bawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam program pelatihan kerja yang berbasis pada kebutuhan industri. “Jika pelatihan dirancang dengan matang dan sesuai kebutuhan pasar, harapannya akan muncul wirausaha baru yang bisa mendorong ekonomi lokal,” terangnya. Ini sejalan dengan semangat dari program 1 dusun, 1 wirausaha yang menjadi bagian dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati.
Selain itu, Della menghargai keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Dia percaya bahwa sikap tersebut akan mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan disiplin. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. “Kritik yang membangun sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” lanjutnya.
Dengan menjalankan visi dan misi yang jelas serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, Della berharap bahwa kebijakan yang dijalankan dapat terwujud dengan baik dan memberikan manfaat. Evaluasi yang berkala dan transparansi dalam setiap proses adalah langkah yang harus terus dipertahankan dalam jangka panjang.
