www.fokustempo.id – Pemerintah Kota Makassar telah menyelesaikan proses usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Meskipun tenggat waktu pengusulan jatuh pada 25 Agustus 2025, jumlah pegawai yang diusulkan belum dipublikasikan hingga saat ini.
Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Rivaldi Pratama, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi mengenai nama-nama yang diusulkan. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga belum memberikan kejelasan.
Rivaldi menyatakan bahwa mereka sudah meminta data terkait nama-nama yang diusulkan, namun hingga kini masih dalam ketidakpastian. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa usulan berasal dari rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing instansi.
Proses Pengusulan PPPK Paruh Waktu di Makassar
Proses pengusulan PPPK ini memiliki prosedur yang cukup ketat. Semua nama yang diusulkan sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, baru nama-nama tersebut akan diungkapkan ke publik.
M. Ilham R, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BKPSDMD Makassar, mengonfirmasi bahwa usulan telah dikirimkan ke Kemenpan. Namun, detail mengenai siapa saja yang diusulkan masih dirahasiakan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini menjadi harapan para pegawai honorer untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Proses pengusulan ini pun diharapkan dapat berjalan lancar agar pegawai yang layak mendapatkan pengakuan resmi.
Pentingnya Transparansi dalam Pengusulan PPPK
Transparansi dalam proses pengusulan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Sebagai perwakilan dari tenaga honorer, Rivaldi meminta agar informasi ini segera dibagikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini akan mencegah spekulasi dan ketidakpastian di kalangan pegawai yang menunggu status mereka.
Setidaknya, publik berhak untuk mengetahui siapa saja yang telah diusulkan dan jumlah pegawai yang dimaksud. Hal ini diharapkan dapat menghindari kekecewaan dan ketidakpuasan di kemudian hari.
Banyak pegawai berharap agar proses ini menjadi langkah awal yang baik, memudahkan mereka dalam berkontribusi lebih maksimal terhadap pemerintah. Dukungan dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian status pekerjaan mereka.
Harapan Tenaga Honorer dan Sosialisasi Selanjutnya
Para tenaga honorer mengharapkan agar pengumuman terkait nama-nama yang diusulkan dapat dilakukan secepat mungkin. Menurut Rivaldi, pengetahuan tentang nama-nama tersebut akan menjawab banyak pertanyaan dari pegawai yang berstatus honorer. Selama ini, ketidakpastian telah menciptakan kekhawatiran di antara mereka.
Pengumuman yang cepat akan membantu para pegawai dalam merencanakan masa depan mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan status sebagai PPPK, hal ini tentu akan memberikan stabilitas yang lebih besar dalam pekerjaan.
Sosialisasi yang efektif tentang langkah-langkah ini pun harus dilakukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pegawai memahami bagaimana prosesnya dan langkah apa yang perlu diambil setelah pengumuman resmi dilakukan.
