www.fokustempo.id – Pada saat ini, sektor pemerintahan daerah menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan target pendapatan asli daerah (PAD). Terutama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menunjukkan ketidakpastian yang mencolok dalam pencapaian target tersebut. Angka yang ditetapkan menjadi sorotan agar dapat dipenuhi dengan cara yang lebih realistis dan efektif.
Melihat angka-angka yang ditargetkan, Jember ingin memperoleh PAD sebesar Rp 1,174 miliar pada 2026, meningkat menjadi Rp 1,513 miliar pada 2030. Namun, banyak anggota DPRD merasa ragu akan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai angka-angka ini. Mereka menilai bahwa selama beberapa tahun terakhir, pencapaian PAD tidak pernah berhasil melampaui angka-angka yang telah ditetapkan.
Nurhasan, seorang anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, mengkhawatirkan bahwa merealisasikan target ini tampaknya merupakan tugas yang sangat sulit. Ia meragukan kinerja birokrasi daerah yang dinilai tidak maksimal dalam mengejar target pendapatan. Dalam penilaiannya, pertumbuhan PAD selama ini belum mencapai harapan, dan ada pertanyaan mendasar mengenai ketidakcukupan upaya untuk mencapai target yang lebih ambisius.
Ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Nurhasan menyoroti seberapa pentingnya prinsip transparan dalam pengelolaan pajak, terutama di sektor usaha kecil. Masyarakat dari kalangan pebisnis kecil sering kali menjadi sasaran pajak, tanpa mempertimbangkan potensi yang lebih besar dari sektor usaha besar yang berada di sekitar mereka. Dia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih cerdik dalam menggali potensi PAD tanpa membebani kelompok masyarakat yang lebih rentan.
Persoalan lain yang muncul adalah bagaimana pajak yang diterapkan kepada pelaku usaha, termasuk pajak restoran sebesar 10 persen, dilaksanakan dengan ketentuan yang baik. Nurhasan mencatat banyak rumah makan yang belum menggunakan alat pemantau pajak yang sesuai. Hal ini mengindikasikan adanya serangkaian masalah dalam pelaporan dan penyetoran pajak yang diterima.
Menilai Kinerja Birokrasi dan Kelemahan Sumber Daya
Dalam konteks pengelolaan PAD yang lebih luas, kritik terhadap kinerja birokrasi menjadi sorotan utama. Banyak kalangan melihat bahwa birokrasi sering kali jalan di tempat, tidak mengusung dinamika yang diperlukan untuk mengejar target-target nyata. Dengan kata lain, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap segenap proses dan strategi pengelolaan yang selama ini diterapkan.
Target PAD yang dicanangkan dalam RPJMD seharusnya tidak hanya sekadar angka, tetapi merupakan refleksi dari potensi riil yang ada. Jika pertumbuhan PAD dari tahun-tahun lalu berkisar di angka 7,5 persen, mengapa target ke depan hanya dibebankan pada angka 6,57 persen? Pertanyaan ini harus mendapat jawaban yang memadai, agar masyarakat percaya dan mendukung rencana jangka menengah ini.
Nurhasan juga menggarisbawahi pentingnya peran seluruh stakehoder dalam mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dalam penciptaan pendapatan daerah yang berkelanjutan. Jika hanya mengandalkan sektor kecil, maka masukan dari pelaku ekonomi yang lebih besar kurang dimaksimalkan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan pencapaian PAD yang lebih baik.
Jenderal pandangan masyarakat bahwa upaya peningkatan PAD tidak memadai. Menurut beberapa laporan, kebocoran dalam pendapatan menjadi salah satu isu yang harus segera diatasi. Ketidakpastian yang dihasilkan bisa merugikan beragam upaya pembangunan di daerah, yang sangat bergantung pada dukungan pendanaan melalui PAD.
Pemanfaatan Sumber Pendapatan Secara Optimal
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemkab Jember melalui pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Jupriono, menyambut kritik dengan sikap positif dan terbuka. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan revisi terhadap target-target PAD berdasarkan potensi yang ada. Langkah ini diharapkan akan menciptakan target yang lebih realistis dan bisa dicapai.
Pemkab juga tengah mengevaluasi 53 badan layanan umum daerah (BLUD) untuk mendalami kondisi keuangan dan tata kelola yang selama ini diterapkan. Dengan melibatkan seluruh aspek, mereka berharap bisa menghasilkan service level yang lebih baik untuk masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil dan reliable.
Diharapkan pula adanya pengembangan dan peningkatan sarana di organisasi pelayanan kesehatan, sehingga BLUD tak hanya mandiri dalam pengelolaan keuangan tetapi juga dalam infrastruktur. Dengan adanya standar pelayanan yang lebih baik, masyarakat diharapkan merasa dimuliakan saat menggunakan layanan kesehatan.
Upaya meningkatkan layanan yang diberikan oleh BLUD diharapkan mampu membangun kepercayaan dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian PAD. Ketika masyarakat merasa puas dengan layanan, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
Langkah Perbaikan dan Inovasi yang Diperlukan
Dengan semangat untuk memajukan ekonomi daerah, Pemkab Jember harus terus menerus mendorong perbaikan tata kelola dan inovasi dalam penarikan PAD. Jupriono menekankan bahwa ketidakpuasan masyarakat bukan hanya tentang pajak, tetapi juga keinginan untuk mendapatkan layanan yang baik dan berkualitas.
Ke depan, fokus utama harus beralih ke pajak daerah yang lebih strategis, termasuk sektor hotel dan restoran. Mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi di sektor-sektor ini merupakan langkah yang krusial untuk mencapai target yang diharapkan. Komitmen untuk tidak membebani masyarakat juga harus tetap dijaga agar tidak terjadi ketidakpuasan.
Pada akhirnya, pencapaian target PAD bukan hanya sebuah ambisi, tetapi juga manifestasi dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah konkret dan inovatif, Jember dapat mengejar ketertinggalan dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Implementasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
