www.fokustempo.id – Baru-baru ini, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan pandangannya tentang kondisi pemerintahan Indonesia. Menurutnya, situasi saat ini jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat.
Dalam cuitan di akun media sosial X miliknya, Said Didu memaparkan sejumlah poin penting yang menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan. Ia menyarankan bahwa faktor-faktor ini membuat harapan untuk perbaikan menjadi semakin sulit tercapai.
Salah satu fokus utama yang diangkatnya adalah tentang masalah korupsi yang tampaknya belum mendapatkan penanganan serius. Menurutnya, banyak janji politik yang hanya berhenti di atas kertas dan tidak membuahkan hasil nyata.
Faktor Pemberantasan Korupsi yang Tidak Efektif
Pemberantasan korupsi memang menjadi salah satu agenda utama pemerintah, namun Said Didu merasa bahwa upaya tersebut hanya sekadar lip service. Dia mencatat bahwa banyak pernyataan di media yang tidak diikuti dengan tindakan konkret.
Dia menyatakan, “Pertama, pemberantasan korupsi ? hanya sampai pidato.” Ini menggambarkan kekecewaannya terhadap komitmen pemerintah yang dirasa tidak kuat. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menangani masalah yang sudah mengakar di sistem pemerintahan.
Said Didu juga mengajak publik untuk lebih kritis terhadap janji-janji yang disampaikan. Menurutnya, perlu adanya evaluasi mendalam tentang pelaksanaan program-program yang diusung pemerintah.
Janji Perbaikan Ekonomi yang Masih Jauh dari Realitas
Selain masalah korupsi, Said Didu juga mencermati janji-janji perbaikan ekonomi yang dinilai tidak diimplementasikan dengan baik. Dia merasa bahwa kebijakan ekonomi yang ada lebih banyak menguntungkan segelintir individu daripada masyarakat umum.
“Kedua, perbaikan ekonomi ? hanya untuk kroni dan orang dekat,” ujarnya dalam cuitan tersebut. Hal ini menyoroti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang di masyarakat.
Dia menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini semakin meningkat. Seharusnya, pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang inklusif, yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Peningkatan Daya Beli yang Semakin Menjauh
Said Didu juga menyoroti masalah daya beli masyarakat yang semakin menurun. Saat banyak pihak mengharapkan adanya peningkatan, kenyataannya justru sebaliknya. Ia merasa bahwa harapan masyarakat untuk kondisi yang lebih baik semakin tipis.
“Ketiga, peningkatan daya beli ? Ngimpi,” ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan kekecewaannya terhadap janji-janji yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Masalah inflasi dan harga kebutuhan pokok yang semakin melambung menjadi alasan utama mengapa daya beli masyarakat terus merosot. Masyarakat kini semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Penegakan Hukum yang Pilih Kasih
Said Didu juga mencermati penegakan hukum yang dinilai masih pilih kasih. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.
“Keempat, penegakan hukum ? masih tebang pilih,” tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan terhadap ketidakadilan yang ada dalam proses hukum. Ia berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik demi keadilan bagi masyarakat.
Situasi ini, jika dibiarkan, bisa menambah ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua warga negara.
Masalah Lapangan Kerja dan Pendidikan yang Harus Diatasi
Said Didu juga membahas isu ketenagakerjaan yang semakin hari semakin memprihatinkan. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus serius dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Saat ini, banyak anak muda yang lulus dari pendidikan tinggi namun kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Kelima, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan ? Jauh panggang dari api,” ujarnya menekankan hal ini. Masalah pendidikan dan kesehatan pun menjadi isu yang tidak kalah penting, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.
Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas membuat banyak lulusan terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih proaktif dalam menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat.
