www.fokustempo.id – Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menimbulkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Di tengah kontroversi ini, muncul kritik tajam dari presenter televisi, Valentinus Resa, yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
Surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2025, mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana sebesar Rp1.000 per hari. Ide di balik program ini adalah untuk mendukung pendidikan dan kesehatan yang dinilai memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.
Kritik datang dari Resa, yang menilai kebijakan ini justru menunjukkan kelemahan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ia menyampaikan bahwa seharusnya pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada rakyat.
Diskursus Publik Seputar Program Poe Ibu
Kritik Resa mendapatkan banyak perhatian dari publik, menciptakan dialog tentang pengelolaan dana publik yang lebih baik. Menurutnya, negara seharusnya mengelola anggarannya dari pajak rakyat tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan.
Resa berpendapat bahwa kebijakan seperti ini bisa menimbulkan persepsi bahwa rakyat diharapkan untuk menopang program yang seharusnya didanai oleh anggaran negara. Ia menyoroti bahwa meski terlihat sepele, nominal Rp1.000 itu bisa berarti besar bagi banyak orang.
Banyak yang setuju dengan pandangan Resa dan beranggapan bahwa penggalangan dana tersebut adalah bentuk pengalihan tanggung jawab. Di media sosial, berbagai opini muncul, berkisar dari dukungan hingga penolakan terhadap kebijakan ini.
Kekhawatiran Kebijakan Sukarela Menjadi Kewajiban
Masalah lain yang timbul dari program ini adalah potensi pergeseran dari sukarela menjadi kewajiban. Kritikus mengungkapkan kekhawatiran bahwa masyarakat mungkin merasa tertekan untuk menyumbang dalam situasi tertentu, meskipun niat awalnya baik.
Resa juga menekankan bahwa ada risiko kebijakan yang dianggap sukarela bisa berubah menjadi sesuatu yang diwajibkan di lapangan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di masyarakat yang merasa terpaksa menyumbang.
Dalam pandangannya, semua ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap bagaimana program-program sosial dan penggalangan dana dilakukan di level pemerintah. Publik berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan tanpa harus merasa tertekan untuk menyumbang lebih jauh.
Efek Sosial dari Penggalangan Dana di Masyarakat
Program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, tetapi dampak sosialnya perlu diperhatikan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penggalangan dana seperti ini dapat membangkitkan rasa solidaritas sosial di antara masyarakat.
Namun, masih ada keraguan mengenai efisiensi penggunaan dana yang terkumpul. Banyak yang bersuara bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting agar tidak ada rasa skeptis dari masyarakat terhadap program-program semacam ini.
Keterlibatan masyarakat dalam program seperti ini harusnya tidak hanya sebatas kontribusi finansial tetapi juga bisa berbentuk pengabdian langsung, seperti bakti sosial. Program yang melibatkan semua elemen masyarakat bisa menjadi solusi yang lebih baik.
