www.fokustempo.id – Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Indonesia (PWI) baru-baru ini mengajukan tuntutan mendesak kepada pemerintah untuk mengubah status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu. Desakan ini muncul karena mereka merasa sistem penggajian yang diterapkan saat ini sangat tidak manusiawi dan jauh dari standar layak hidup.
Selama konsolidasi nasional yang diadakan oleh 17 organisasi PPPK pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, Sekretaris Jenderal PWI, Rini Antika, menyampaikan kondisi tersebut. Ia menekankan bahwa urgensi pengangkatan ini tidak bisa diabaikan mengingat kontrak PPPK Paruh Waktu akan segera berakhir pada September 2026.
Rini mengungkapkan bahwa regulasi mengenai perubahan status ini harus segera diselesaikan. “Masa kontrak kami sangat terbatas, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan keadilan,” katanya saat disampaikan kepada berbagai media.
Pembangunan Kesejahteraan Pegawai yang Terabaikan
Menurut pengamatan Rini, situasi yang dihadapi oleh PPPK Paruh Waktu sangat prihatinkan. Meskipun mereka telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai PPPK, kesejahteraan yang mereka terima tidak mencerminkan status mereka sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ada laporan mengenai gaji yang sangat minim, bahkan ada yang menerima gaji nol rupiah, atau hanya Rp160 ribu, Rp250 ribu, hingga Rp350 ribu per bulan. Rini mengkritik fakta bahwa tanggung jawab yang mereka emban tidak jauh berbeda dengan PPPK Penuh Waktu dan PNS.
Dia menambahkan, situasi ini menimbulkan ironi yang sangat besar dalam sistem penggajian. “Bagaimana mungkin ada pegawai yang bekerja dengan status kasih sayang, tetapi memperoleh gaji di bawah standar hidup?” tanyanya retoris.
Tantangan Hidup Para Pegawai PPPK Paruh Waktu
Dengan penghasilan yang berada di bawah Rp500 ribu, ditambah potongan untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan kewajiban lainnya, jelas sangat sulit bagi PPPK Paruh Waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rini mencatat bahwa banyak dari mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kekurangan tersebut.
Saat ini, banyak anggota PPPK Paruh Waktu yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Mereka sering kali berputar dalam lingkaran utang hanya untuk bertahan hidup. Hal ini juga berdampak pada kesehatan mental dan stabilitas psikologis mereka.
Kondisi ini membuat PPPK Paruh Waktu merasa teralienasi dari status kepegawaian yang seharusnya membawa dignitas. Rini menjelaskan bahwa mereka ingin diakui sebagai pegawai yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai tetap lainnya.
Harapan untuk Perubahan di Masa Depan
Rini dan rekan-rekannya berharap bahwa pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini. Mereka menginginkan adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Harapan mereka bukan hanya sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi juga perbaikan dalam hal kesejahteraan dan penggajian. Dengan adanya perubahan ini, mereka yakin bahwa para pegawai ini bisa lebih produktif dan berkontribusi lebih baik terhadap pelayanan publik.
Rini menekankan bahwa proses ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. “Kami ingin pemerintah melihat kami sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan yang efektif,” ujarnya.
Dengan demikian, Rini berharap agar masyarakat juga memberikan dukungan. Menurutnya, kesadaran publik mengenai kondisi para pegawai ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan.
