www.fokustempo.id – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Kabupaten Jombang mengungkapkan keprihatinan terhadap bagaimana birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan program-programnya. Penilaian ini dinyatakan dalam sebuah acara diskusi yang bertajuk “Ngaji Anggaran”, yang diadakan pada 21 November 2025, dengan fokus pada analisis APBD Jombang untuk tahun 2026.
Samsul Rizal, Sekretaris IKA PMII Jombang, menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian antara janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, H. Warsubi dan KH. Salmanuddin Yazid, yang dikenal dengan sebutan WarSa. Menurutnya, jargon “Mbangun Deso Noto Khuto” (Membangun Desa, Menata Kota) tidak tercermin dalam program dan kebijakan yang diusulkan dalam R-APBD 2026.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun ada fokus yang kuat pada pembangunan desa, tidak ada program nyata yang mendukung tujuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang ada saat ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan desa-desa di Jombang.
Selain itu, Samsul Rizal juga menyoroti keputusan terkait pengadaan sepeda motor untuk kepala desa (Kades) dalam R-APBD Jombang 2026. Menurutnya, langkah tersebut bukanlah prioritas penting bagi kemajuan pemerintahan desa, dan malah menimbulkan keraguan dari masyarakat mengenai efektivitas program tersebut.
Tinjauan Kritis Terhadap Rencana Anggaran Jombang 2026
Pada acara Ngaji Anggaran tersebut, para peserta membahas berbagai isu yang timbul dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jombang untuk tahun 2026. Salah satu poin penting yang dikemukakan adalah kurangnya alokasi dana untuk pengembangan desa yang berkelanjutan. Masyarakat mengharapkan adanya proyek yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Samsul Rizal berpendapat bahwa anggaran yang terlalu banyak tertuju pada kebutuhan administratif tidak akan mampu membawa perubahan yang diinginkan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang lebih sistematis dan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti irigasi dan jalan produksi, yang dapat merangsang aktivitas ekonomi desa.
Lebih jauh, Rizal mengangkat program unggulan WarSa, yaitu “Satu Dusun, Satu Wirausaha”. Ia mencatat bahwa meskipun program ini memiliki potensi untuk memberdayakan warga, rincian skema dan implementasinya masih sangat kabur. Tanpa kejelasan, implementasi program ini bisa menjadi tidak efektif di lapangan.
Pentingnya Penyusunan Rencana Anggaran yang Lebih Terarah
Di tengah diskusi, Hafiz Muaddab, seorang akademisi dari Universitas Negeri Malang, juga memberikan pandangannya mengenai strategi pembangunan yang perlu diterapkan. Menurutnya, stabilitas fiskal dan peningkatan anggaran yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Tanpa kedua elemen ini, akan sulit untuk menciptakan dampak yang signifikan di tingkat desa.
Hafiz menekankan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan bertahap dalam pemulihan belanja modal, dengan mengutamakan sektor yang langsung berpengaruh pada produktivitas desa. Dengan alokasi yang tepat, infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat ditingkatkan secara bersamaan.
Dia juga merekomendasikan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki indikator yang jelas. Tujuannya agar dampak dari setiap program bisa terukur dan terpantau demi kesejahteraan masyarakat desa.
Menangani Tantangan Pembangunan Desa Dengan Transparansi
Dari perspektif Hafiz, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan anggaran tersebut dilakukan. Penting bagi pemerintah untuk menjamin transparansi dalam setiap proses penganggaran agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung penggunaan dana dan dampaknya.
Transparansi menjadi salah satu elemen kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika warga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih mendukung program-program yang dilaksanakan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Kesimpulannya, diskusi ini menunjukkan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program-programnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang efektif, perlu ada strategi yang lebih jelas serta alokasi anggaran yang tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depannya.
