www.fokustempo.id – Probolinggo baru-baru ini menarik perhatian publik setelah adanya inspeksi mendadak oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo ke proyek pembangunan tugu batas kota di Jalan Raya Bromo. Sidak ini dilaksanakan karena proyek tersebut telah melampaui masa pelaksanaan tahap pertama yang seharusnya berakhir pada 22 Desember 2025, dan hingga kini progres pekerjaannya belum sepenuhnya selesai.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa progres fisik proyek masih mencapai sekitar 85 persen. Ini menandakan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan, meski tenggat waktu kontrak sudah terlewati, dan kontraktor telah dikenakan denda keterlambatan.
Pelaksana lapangan proyek, Slamet Riyadi, mengakui adanya keterlambatan yang dialami, yang dia deskripsikan sebagai hasil dari penundaan dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, penundaan ini disebabkan oleh menunggu persetujuan pergeseran pekerjaan yang memakan waktu hingga satu bulan.
“Progres sekarang sekitar 85 persen, dan secara keseluruhan pekerjaan tinggal fokus pada pemasangan yang tersisa. Namun, karena harus menunggu konfirmasi pergeseran, waktu pelaksanaan menjadi sangat sempit,” jelas Slamet pada 30 Desember 2025.
Slamet memperkirakan bahwa sisa pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, asalkan tidak ada hambatan lebih lanjut. Pekerjaan yang tersisa tersebut terutama mencakup pemasangan struktur bagian atas tugu yang sedang dibangun.
Konsekuensi Keterlambatan Proyek Pembangunan Tugu
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniaean, menegaskan bahwa keterlambatan pada proyek ini tidak lepas dari tanggung jawab pelaksana dan pengelola. Ia menyampaikan bahwa secara kontraktual, proyek ini seharusnya sudah selesai pada bulan Desember.
Pemerintah memang telah memberikan perpanjangan waktu sekitar 50 hari hingga bulan Februari, tetapi denda keterlambatan tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Muchlas menekankan pentingnya mempertahankan komitmen waktu dalam sebuah proyek seperti ini.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kami sangat menyoroti bukan hanya keterlambatan, tetapi juga kualitas dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan,” tambahnya. Selama sidak, Komisi III mencatat beberapa isu teknis yang perlu segera diperbaiki.
Muchlas mencatat adanya bagian-bagian pada bangunan yang terlihat tidak rata dan memerlukan perbaikan. “Meskipun material yang digunakan telah sesuai, kami harap hasil akhir dari pekerjaan ini jauh lebih baik,” ungkapnya. Kualitas pekerjaan menjadi sorotan utama agar proyek tersebut tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat.
Ia menekankan agar sisa waktu perpanjangan digunakan secara optimal untuk menyelesaikan proyek dan memastikan bahwa tidak ada masalah kualitas yang tertinggal setelah proyek selesai. Pengawasan yang ketat dari setiap pihak terkait sangat penting dalam proses ini.
Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Proyek
Dalam konteks proyek besar seperti ini, kolaborasi antara pelaksana, pengawas, dan pihak terkait lainnya adalah kunci sukses. Muchlas menggarisbawahi bahwa pengawasan yang lebih ketat dari konsultan proyek sangat diperlukan untuk memastikan setiap aspek pekerjaan diperhitungkan dengan baik.
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan juga dengan kualitas yang diharapkan. “Kami mendorong agar pekerjaan tidak hanya cepat selesai, tetapi juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” katanya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan bahwa semua pihak dapat berkomitmen untuk menyelesaikan proyek hingga selesai dan menghindari masalah di masa depan yang dapat berakibat pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pemantauan, DPRD akan terus melakukan pengawasan secara berkala hingga proyek ini benar-benar rampung dan bisa difungsikan. Hal ini merupakan langkah preventif untuk memastikan semua aspek proyek berjalan dengan baik.
Secara keseluruhan, semua yang terlibat dalam proyek ini diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi semua kendala yang ada. Apabila hal ini dilakukan, diharapkan proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai harapan masyarakat.
Proyek Sebagai Representasi Pelayanan Publik
Kesuksesan proyek pembangunan tugu batas kota bukan hanya soal penyelesaian fisik, tetapi juga bagaimana proyek tersebut dapat menjadi simbol pelayanan publik yang baik. Apabila pembangunan ini dilakukan dengan tepat, tugu batas kota bisa menjadi lambang identitas bagi masyarakat Probolinggo.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaksana untuk menyadari bahwa setiap proyek yang mereka kerjakan akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. “Kami tidak hanya melihat angka, tetapi juga nilai yang diberikan kepada masyarakat,” lanjut Muchlas.
Ketika proyek ini selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Tugu batas kota diharapkan bukan hanya menjadi sebuah bangunan, tetapi juga menjadi ruang publik yang bisa digunakan berbagai kalangan untuk berinteraksi.
Pembangunan infrastruktur seperti ini mencerminkan kemajuan suatu daerah, dan sudah sepantasnya setiap pelaksana proyek berkomitmen untuk menjaga integritas serta kualitas dalam pelaksanaannya. Proyek ini harus benar-benar menjadi contoh nyata dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Akhir kata, dengan adanya pengawasan yang baik dan komitmen dari semua pihak, proyek pembangunan tugu batas kota di Probolinggo dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ini menjadi harapan bagi setiap warga kota yang menantikan hadirnya proyek ini.
