www.fokustempo.id – Di tengah ketegangan sosial yang meningkat, Jalan AP Pettarani di Kecamatan Rappocini kembali dipenuhi antrean kendaraan pada Rabu, 3 September 2025, sekitar pukul 16.55 WITA. Penyebabnya adalah unjuk rasa yang digelar oleh puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap keadaan negara yang terus bergejolak.
Massa aksi yang hadir membawa kain putih panjang bertuliskan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di berbagai kota besar, termasuk Makassar. Mereka menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami rakyat.
Salah satu orator yang berbicara dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa gelombang demonstrasi besar-besaran bukanlah hal yang tiba-tiba. Hal ini terjadi karena pemerintah dinilai tidak mendengarkan suara rakyat yang terus bersuara menuntut perubahan.
Dampak Unjuk Rasa di Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
Unjuk rasa tersebut bukan hanya mempengaruhi kondisi lalu lintas, tetapi juga menciptakan ketegangan di sekitar lokasi. Banyak warga yang terpaksa menjauh dari area demonstrasi untuk menghindari ketidaknyamanan akibat keramaian dan suara teriakan dari peserta aksi.
Pemicunya beragam, mulai dari kenaikan pajak hingga minimnya lapangan pekerjaan yang membuat banyak orang merasa tertekan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat merasa bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir pejabat, sementara mereka tertekan dengan kebijakan yang menyusahkan.
Seorang orator menjelaskan bahwa anggota DPR dapat memperoleh penghasilan hingga Rp3 juta per hari, sementara masyarakat kecil harus bekerja keras untuk mendapatkan jumlah yang sama. Kontras tersebut menciptakan jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat.
Tuntutan Rakyat Akan Perubahan dan Keadilan Sosial
Dalam orasi yang disampaikan, tuntutan untuk perubahan dan keadilan sosial menggema kuat di tengah kerumunan. Mereka menuntut agar pemangku kebijakan tidak bersikap semena-mena dalam mengelola keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan pajak dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kerusuhan yang terjadi, para pelajar dan aktivis menyuarakan bahwa hak untuk hidup layak adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Seruan untuk pemerataan kesejahteraan ini menjadi suara bulat dari berbagai elemen masyarakat yang terpinggirkan.
Peristiwa pembakaran pos polisi dan kantor DPRD pada 29 Agustus 2025 lalu menjadi bukti nyata dari kemarahan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa besar frustrasi yang dialami rakyat yang merasa tidak didengar oleh pemimpin mereka.
Peran Pemuda dalam Mengawasi Jalannya Pemerintahan
Peran pemuda dalam konteks ini sangat penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kader HMI Sulsel, yang mewakili suara generasi muda, menegaskan bahwa mereka sangat mencintai negara, tetapi merasa terpukul oleh kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Dalam orasi tersebut, mereka juga menyerukan kepada generasi muda lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam mencari solusi bagi masalah sosial yang ada. Seruan ini diharapkan bisa menyatukan suara pemuda dalam mengadvokasi perubahan yang signifikan.
Pemuda memiliki potensi besar untuk merubah wajah negara melalui aksi-aksi nyata dan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berharap dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
