www.fokustempo.id – Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam tahun 2025, berhasil mencatat prestasi yang mengesankan terutama di bidang pengembalian aset. Dalam kurun waktu satu tahun, institusi ini berhasil mengembalikan aset milik Pemkot Surabaya dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun. Aset yang dikembalikan tersebut meliputi tanah yang sebelumnya dalam penguasaan pihak swasta.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya, S.H., M.H., menegaskan pentingnya langkah tersebut bagi Pemkot Surabaya. Dia menjelaskan bahwa aset yang berhasil diselamatkan sebanyak 219 SHM dengan total luas sekitar 42 hektare yang selama dua dekade terakhir tidak dikelola dengan baik.
Dr. Rollana Mumpuni, S.H., M.H., selaku Kasi Datun Kejari Surabaya, menambahkan bahwa dengan tidak diperpanjangnya SHGB, Pemkot Surabaya memutuskan untuk meminta kembali tanah tersebut melalui bantuan Kejaksaan. Salah satu aset yang paling besar yang mereka sita berasal dari PT Arbena, yang mencakup area sekitar 4.000 meter persegi.
Kejari Surabaya tidak hanya fokus pada aspek pengembalian aset, tetapi juga menunjukkan capaian positif dalam segi keuangan. Dalam bidang pembinaan, mereka berhasil merealisasikan target Rp10 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang berasal dari berbagai sektor seperti sewa tanah dan gedung, serta pengelolaan BUMN. Dengan angka tersebut, Kejari Surabaya mampu mencapai pertumbuhan hingga 300 persen dari target yang ditentukan.
Keberhasilan Pengembalian Aset yang Menjadi Sorotan Publik
Keberhasilan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam pengembalian aset telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Proses yang dilakukan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset negara agar tidak terlepas dari tangan yang berhak. Aset yang berhasil dikembalikan ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Tindakan ini juga menjadi contoh nyata tentang pentingnya kerjasama antara pemkot dan institusi hukum dalam menjaga integritas aset milik daerah. Hal ini telah memperkuat kepercayaan publik terhadap fungsi Kejaksaan dalam melindungi kepentingan negara.
Selain itu, diharapkan ke depan akan semakin banyak aset-aset lainnya yang dapat dipulihkan dan digunakan untuk kemakmuran publik. Melihat dari upaya serta capaian yang telah ada, keberhasilan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pemkot dan Kejaksaan untuk saling berkolaborasi.
Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Bidang Intelijen dan Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Surabaya juga menunjukkan kinerja yang patut diacungi jempol di bidang intelijen. Melalui berbagai kegiatan seperti pengamanan, tangkap buron, dan edukasi kepada masyarakat, mereka berupaya untuk menekan angka kejahatan di daerah tersebut. Ajie Prasetya menyampaikan bahwa kegiatan-Kegiatan intelijen yang dilakukan tersebut juga mendapatkan perhatian melalui media.
Dari total 1.793 kasus yang ditangani oleh Seksi Pidana Umum, pencurian menjadi salah satu perkara yang paling menonjol. Kegiatan penegakan hukum tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.
Fokus utama mereka adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara ini dengan seadil-adilnya. Dalam konteks ini, Restorative Justice juga dipertimbangkan, di mana Kejaksaan Surabaya meraih peringkat teratas di Jawa Timur dalam penerapan sistem ini.
Inisiatif Restorative Justice yang Mengubah Wajah Penegakan Hukum
Restorative Justice (RJ) menjadi salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menangani perkara kejahatan. Dengan mengedepankan penyelesaian secara dialogis, RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di tahun 2025, Kejaksaan berhasil menyelesaikan 56 perkara melalui mekanisme ini.
Ida Bagus Putu Widnyana, Kasipidum, menjelaskan bahwa penerapan RJ ini tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan harapan bagi korban. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan yang selama ini menghadapi tumpukan kasus yang menanti untuk diselesaikan.
Selain itu, dalam beberapa kasus, seperti penadahan, pelaku dapat berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan korban serta mengembalikan barang yang dicuri. Hal ini menjadi langkah maju dalam menciptakan masyarakat yang lebih rehabilitatif daripada retributif.
Proses Penuntutan Kasus Korupsi yang Menjadi Perhatian Publik
Kasus korupsi juga menjadi salah satu perhatian utama Kejaksaan Negeri Surabaya. Ajie Prasetya mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penuntutan. Di antara kasus yang ditangani termasuk dugaan perbuatan melawan hukum terkait aset PT Kereta Api Indonesia.
Dalam hal ini, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penuntutan, tetapi juga berusaha menyelamatkan aset negara. Upaya tersebut terbukti dengan penyelamatan aset PT KAI bernilai Rp21 miliar yang berhasil dieksekusi oleh jaksa. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan upaya perlindungan terhadap aset negara.
Akhirnya, langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam berbagai bidang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan dan transparansi. Tindakan ini diharapkan akan terus menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
