www.fokustempo.id – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi yang berlangsung pada tanggal 7-8 Agustus 2025 di Hotel Grand Surya.
Acara ini bertujuan untuk menilai dan mengoptimalkan penerapan SPIP yang efektif dan efisien. Vinanda menekankan pentingnya program ini dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan.
Dalam workshop tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa SPIP ini diterapkan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, SPIP merupakan proses yang integral dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan demi mencapai sasaran organisasi yang optimal.
Pentingnya Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintahan
Penilaian maturitas SPIP terintegrasi melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait. Pertama, penetapan tujuan serta struktur yang jelas untuk memastikan proses berjalan efektif dan koordinatif dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
Kedua, pengukuran nilai penerapan manajemen risiko sangat penting dalam menentukan seberapa baik risiko dikelola. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan program-program strategis di pemerintah daerah.
Komponen ketiga adalah penilaian efektivitas pengendalian korupsi, yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Mengingat pentingnya isu korupsi dalam sistem pemerintahan, aspek ini menjadi fokus utama dalam setiap evaluasi.
Hasil Evaluasi dan Target Kedepan untuk SPIP Kota Kediri
Berdasarkan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kota Kediri berhasil mencapai level 3 dalam penerapan SPIP pada tahun 2024. Nilai ini mencerminkan kemajuan dalam maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai 3,207.
Selain itu, nilai manajemen risiko indeks yang tercatat adalah 3,094, sementara nilai untuk indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,766. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat peluang untuk peningkatan.
Wali Kota berharap workshop ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para asesor di perangkat daerah tentang pentingnya penilaian mandiri dalam SPIP terintegrasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Kolaborasi dan Dukungan dalam Penerapan SPIP
Vinanda juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi pada workshop ini. Melalui kehadiran mereka, jajaran pemerintah daerah mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang diharapkan dapat memperkuat penerapan SPIP.
Inspektur Kota Kediri, Muklis Isnaini, menekankan bahwa meskipun nilai SPIP sudah berada di level yang baik, implementasinya masih memerlukan perbaikan agar bisa optimal. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memiliki manajemen risiko yang harus dikelola dengan lebih baik.
Di sisi lain, setiap program yang digulirkan oleh Pemkot Kediri sudah dilengkapi dengan manajemen risiko. Hal ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pencegahan terhadap potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.
Kegiatan workshop dihadiri oleh 38 OPD, masing-masing diwakili oleh dua orang, yang berperan aktif dalam penilaian capaian dan analisis perencanaan. Ini menunjukkan keseriusan Pemkot Kediri dalam menyusun rencana kerja yang lebih efisien dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Dengan segala langkah yang diambil, Pemkot Kediri bertekad untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju Kota Kediri yang lebih aman dan berdaya saing. Selain itu, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud demi mencapai tujuan bersama.
Di tengah pelaksanaan workshop, produksi dan analisis yang tuntas diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan risiko ke depan. Dengan manajemen risiko yang baik, program-program pemerintah akan berjalan lebih efektif, sesuai dengan harapan dan peraturan yang berlaku.
