www.fokustempo.id – Setiap kali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami peningkatan, serta subsidi tetap dipertahankan, kerap kali muncul tudingan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu intervensionis dan tidak efisien. Dalam pandangan banyak pihak, ini menjadi bukti bahwa negara tidak berpihak pada pasar, mengacu pada ideologi neoliberalisme yang banyak dianut oleh kalangan tertentu.
Akan tetapi, keberadaan APBN 2026 justru mencerminkan pilihan Indonesia untuk tidak terjebak dalam pola neoliberal. Keputusan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari pengalaman sejarah, kondisi sosial, dan landasan konstitusional yang kokoh.
Memahami Pasar Bebas dan Tantangannya Secara Mendalam
Konsep pasar bebas yang diusung oleh Milton Friedman menyatakan bahwa mekanisme harga merupakan yang paling efisien, lebih tahu daripada intervensi negara. Dalam pandangan ini, subsidi sejatinya menjadi distorsi yang hanya menciptakan inefisiensi dalam sistem. Dengan demikian, energi dan pangan diperlakukan layaknya barang biasa; siapa yang bisa membayar, dia berhak mendapatkan.
Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa energi dan pangan bukan sekadar komoditas. Kedua sektor ini menjadi elemen vital bagi kehidupan sehari-hari, stabilitas sosial, dan bahkan legitimasi negara. Ketika harga energi sepenuhnya dibiarkan berlandaskan pasar—seperti yang pernah terjadi—yang muncul justru adalah gejolak sosial serta ketimpangan yang semakin melebar.
Dengan APBN 2026, yang fokus pada ketahanan pangan dan energi, Indonesia secara jelas menolak asumsi Friedman bahwa pasar dapat berfungsi secara mandiri. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pasar bebas tidak selalu menguntungkan masyarakat, terutama yang berada dalam keadaan timpang.
Melihat APBN 2026 Melalui Lensa Pemikiran Keynes
John Maynard Keynes, yang berpendapat bahwa negara perlu terlibat dalam menanggulangi ketidakpastian, besar kemungkinan akan mengapresiasi APBN 2026. Dalam kondisi dunia yang tidak menentu, diwarnai oleh konflik geopolitik dan volatile-nya harga energi, negara harus berperan sebagai penyangga terakhir untuk masyarakatnya.
Pada saat krisis, Keynes berargumen bahwa subsidi dan intervensi harga bukanlah kesalahan, melainkan upaya stabilisasi yang penting. Maka dari itu, APBN 2026 jelas berfungsi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, meredam inflasi, dan mencegah terjadinya guncangan sosial yang lebih hebat.
Walau begitu, Keynes juga memperingatkan bahwa belanja negara tidak boleh menjadi beban yang terus-menerus. Oleh karena itu, tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah menjadikan APBN sebagai pemicu pertumbuhan, bukan sekadar penyelamat di saat kritis.
Menemukan Keadilan dalam Model Ekonomi Menurut Stiglitz
Joseph Stiglitz menekankan bahwa kegagalan pasar bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari struktur yang tidak merata, seperti informasi asimetris dan monopoli. Dalam konteks sektor energi, permasalahan ini bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan persaingan antar pelaku pasar.
Dalam APBN 2026, pendekatan Stiglitz terlihat jelas ketika negara berupaya mengoreksi pasar melalui subsidi, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, Stiglitz juga mengingatkan: negara yang besar tanpa institusi yang inklusif berpotensi menghadirkan masalah baru dan kegagalan baru.
Kritik terhadap APBN 2026 muncul karena partisipasi masyarakat yang masih dirasa minim. Rakyat sering kali menjadi penerima subsidi, bukan aktor dalam pembangunan dan pengelolaan sektor energi yang lebih luas.
Peran Kembali Negara Menurut Pemikiran Polanyi
Karl Polanyi telah menyampaikan bahwa pasar bebas yang berlebihan akan memicu perlawanan sosial dari masyarakat. Ketika sumber daya seperti tenaga kerja dan alam didorong menjadi komoditas semata, masyarakat rentan akan terpuruk, dan keberadaan negara akan kembali diperlukan dalam waktu dekat.
Di dalam bentangan APBN 2026, kita dapat melihat kembalinya peran negara dalam melindungi masyarakat dari kekejaman pasar global. Energi dan pangan tidak lagi dapat dipandang semata-mata dari logika pasar, tetapi menuntut pengakuan akan kedaulatan lingkungan dan sumber daya. Dalam pandangan Polanyi, APBN 2026 merupakan langkah yang selalu diperlukan untuk menyesuaikan kembali struktur ekonomi yang ada.
Solusi: Menemukan Jalan Tengah untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Permasalahan yang muncul kini bukan sekadar apakah Indonesia harus menjadi negara neoliberal atau tidak, melainkan sejauh mana negara memikul beban sendirian. Di sinilah konsep Kemitraan Publik-Swasta-Rakyat (PPPP) bisa menjadi solusi strategis untuk menciptakan sinergi.
Dengan PPPP, negara dapat mengendalikan arah dan kedaulatan, sementara sektor swasta dapat membawa efisiensi dan inovasi yang diperlukan. Sementara itu, masyarakat juga dilibatkan sebagai pelaku dan pemilik, bukan sekadar objek subsidi yang passif.
Pemikiran ini sama sekali bukan kompromi yang lemah, melainkan sintesis dari ideologi yang ada. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara efisiensi, stabilitas, keadilan, dan pengakuan terhadap kepemilikan rakyat atas sumber daya mereka.
Refleksi Terhadap APBN 2026 dan Masa Depan Indonesia
APBN 2026 mencerminkan pilihan dan arah yang ditetapkan: negara harus hadir, pasar harus diarahkan, dan masyarakat harus dilindungi. Yang paling mendesak adalah keberanian untuk menciptakan peran serta masyarakat secara struktural dalam pembangunan. Tanpa langkah ini, APBN berpotensi menjadi beban yang semakin berat dan mahal.
Kegagalan Indonesia bukanlah karena menolak neoliberalisme. Sebaliknya, yang terpenting adalah terus berinovasi dalam membangun model pembangunan yang lebih cocok dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masa depan Indonesia tidak hanya menjanjikan, tetapi juga menjamin keadilan yang lebih merata dalam kesejahteraan.
