www.fokustempo.id – Surabaya – Asosiasi perusahaan penyedia platform transportasi dan pengantaran digital mengapresiasi aksi penyampaian pendapat para mitra pengemudi yang terjadi baru-baru ini. Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern, sehingga setiap kebijakan yang mengatur harus berpijak pada realitas ekonomi dan data, bukan sekadar wacana politik.
Direktur Eksekutif salah satu asosiasi mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap. Menurutnya, hal ini bukan hanya berisiko, tetapi bisa menghentikan denyut ekonomi digital di Indonesia.
Pentingnya Kebijakan Berbasis Data dalam Ekonomi Digital
Industri transportasi dan pengantaran digital sangat dinamis dan kompleks. Setiap platform memiliki model bisnis berbeda dengan tawaran komisi yang beragam. Memaksakan komisi tunggal tidak hanya berpotensi menghambat inovasi tetapi juga bisa berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan konsumen.
Pengemudi, yang selama ini mengandalkan fleksibilitas kerja, akan melewati batasan baru yang ada. Menghadapi kenyataan ini, para pelaku industri perlu merenungkan, apakah kebijakan yang diusulkan justru akan berbalik merugikan mitra? Dalam sebuah survei, masyarakat sudah lama merasakan manfaat dari sistem pengantaran yang fleksibel dan efisien. Jika kebijakan yang kaku diterapkan, bisa jadi akan mematikan keberagaman layanan yang ada saat ini.
Menyeimbangkan Kesejahteraan Mitra dan Kebijakan yang Adaptif
Satu aspek kunci dalam mendukung kesejahteraan mitra adalah penyesuaian tarif yang perlu adil dan realistis. Pemerintah perlu mempertimbangkan daya beli konsumen dan variasi biaya operasional. Penerapan tarif yang terlalu tinggi hanya akan berdampak negatif, terutama pada wilayah non-komersial yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat tersebut.
Selain itu, ada urgensi untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Layanan pengantaran berbasis digital harus berada dalam kerangka kerja yang sesuai dengan karakteristik dan dinamika pasar, bukan sekadar mengikuti peraturan yang sudah kadaluarsa. Upaya untuk menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Data dari institusi terkait menunjukkan bahwa jika skema reklasifikasi diimplementasikan, lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa terancam hilang dan akan berimbas pada Produk Domestik Bruto nasional. Selain itu, pengalaman internasional menunjukkan dampak dari kebijakan serupa, di mana layanan mengalami kenaikan harga yang signifikan, berimbas pada UMKM yang sangat tergantung pada pengantaran instan.
Dengan semua pertimbangan ini, sudah saatnya untuk mengambil pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Misalnya, akses pembiayaan bagi mitra melalui skema UMKM, penyediaan insentif bebas parkir, atau pembebasan PPN untuk onderdil kendaraan. Melalui optimalisasi perlindungan sosial, seperti BPJS, dan pelatihan wirausaha, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara semua pihak dalam industri ini.
www.fokustempo.id – Surabaya – Asosiasi perusahaan penyedia platform transportasi dan pengantaran digital mengapresiasi aksi penyampaian pendapat para mitra pengemudi yang terjadi baru-baru ini. Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern, sehingga setiap kebijakan yang mengatur harus berpijak pada realitas ekonomi dan data, bukan sekadar wacana politik.
Direktur Eksekutif salah satu asosiasi mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap. Menurutnya, hal ini bukan hanya berisiko, tetapi bisa menghentikan denyut ekonomi digital di Indonesia.
Pentingnya Kebijakan Berbasis Data dalam Ekonomi Digital
Industri transportasi dan pengantaran digital sangat dinamis dan kompleks. Setiap platform memiliki model bisnis berbeda dengan tawaran komisi yang beragam. Memaksakan komisi tunggal tidak hanya berpotensi menghambat inovasi tetapi juga bisa berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan konsumen.
Pengemudi, yang selama ini mengandalkan fleksibilitas kerja, akan melewati batasan baru yang ada. Menghadapi kenyataan ini, para pelaku industri perlu merenungkan, apakah kebijakan yang diusulkan justru akan berbalik merugikan mitra? Dalam sebuah survei, masyarakat sudah lama merasakan manfaat dari sistem pengantaran yang fleksibel dan efisien. Jika kebijakan yang kaku diterapkan, bisa jadi akan mematikan keberagaman layanan yang ada saat ini.
Menyeimbangkan Kesejahteraan Mitra dan Kebijakan yang Adaptif
Satu aspek kunci dalam mendukung kesejahteraan mitra adalah penyesuaian tarif yang perlu adil dan realistis. Pemerintah perlu mempertimbangkan daya beli konsumen dan variasi biaya operasional. Penerapan tarif yang terlalu tinggi hanya akan berdampak negatif, terutama pada wilayah non-komersial yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat tersebut.
Selain itu, ada urgensi untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Layanan pengantaran berbasis digital harus berada dalam kerangka kerja yang sesuai dengan karakteristik dan dinamika pasar, bukan sekadar mengikuti peraturan yang sudah kadaluarsa. Upaya untuk menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi, yang pada akhirnya bisa berdampak pada pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Data dari institusi terkait menunjukkan bahwa jika skema reklasifikasi diimplementasikan, lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa terancam hilang dan akan berimbas pada Produk Domestik Bruto nasional. Selain itu, pengalaman internasional menunjukkan dampak dari kebijakan serupa, di mana layanan mengalami kenaikan harga yang signifikan, berimbas pada UMKM yang sangat tergantung pada pengantaran instan.
Dengan semua pertimbangan ini, sudah saatnya untuk mengambil pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Misalnya, akses pembiayaan bagi mitra melalui skema UMKM, penyediaan insentif bebas parkir, atau pembebasan PPN untuk onderdil kendaraan. Melalui optimalisasi perlindungan sosial, seperti BPJS, dan pelatihan wirausaha, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara semua pihak dalam industri ini.
