www.fokustempo.id – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam mengenai kebijakan pengangkatan kepala sekolah oleh pemerintah daerah. Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan klarifikasi terkait aturan yang tampaknya tidak diikuti oleh banyak pemerintah daerah dalam seleksi kepala sekolah.
Menurut Eko, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah kerap mengabaikan aturan dan lebih memprioritaskan guru PNS. Hal ini menjadikan PPPK guru sulit mendapatkan kesempatan meskipun mereka memenuhi syarat yang ditentukan.
Ironisnya, meski banyak jabatan kepala sekolah yang kosong, pemerintah daerah tetap memilih menempatkan pelaksana tugas ketimbang memberikan kesempatan kepada PPPK guru. Ini menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan semangat pemberdayaan kompetisi di kalangan para pendidik.
Permintaan Penjelasan Terkait Kebijakan Pengangkatan Kepala Sekolah
Eko Wibowo, yang juga merupakan wakil ketua Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam di Riau, menilai bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menjelaskan kebijakan yang ada. Ia menekankan bahwa para guru PPPK tidak mendapatkan ruang yang fair dalam mengikuti seleksi kepala sekolah.
Permasalah ini tidak hanya dirasakan oleh Eko tetapi juga oleh banyak guru PPPK lainnya. Mereka merasa diabaikan oleh sistem yang seharusnya mendukung pengembangan serta pengembangan profesionalisme pendidikan di tanah air.
Dengan banyaknya kondisi di mana PNS diutamakan meski tidak memenuhi syarat, Eko meminta agar kementerian terkait melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pihak pemerintah daerah diharapkan lebih mengedepankan meritokrasi dalam pengangkatan kepala sekolah.
Ketidakadilan dalam Peluang Kerja Bagi Guru PPPK
Eko mengungkapkan bahwa beberapa guru PPPK terpaksa harus menunggu hingga delapan tahun agar bisa mengikuti seleksi pengangkatan kepala sekolah. Hal ini tentunya menciptakan rasa ketidakpastian dan frustrasi di kalangan PPPK.
“Di mana keadilan itu? Masa depan kami sebagai pendidik tergantung pada kebijakan yang tidak konsisten,” ungkap Eko. Jangka waktu yang panjang ini hanya menambah beban psikologis bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masa pengabdian para guru PPPK seharusnya dihitung sejak mereka menjadi honorer, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama lebih dari satu dekade. Ini tentu memberikan bukti nyata akan loyalitas dan dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.
Pengalaman dan Kualitas PPPK Dibandingkan PNS
Dalam konteks ini, Eko menekankan bahwa pengalaman dan kualitas yang dimiliki oleh guru PPPK tidak kalah dengan guru PNS. Dengan latar belakang yang beragam serta inovasi dalam metode pengajaran, mereka seharusnya mendapatkan kesempatan yang setara.
“Jika ada syarat yang harus menunggu delapan tahun, itu jelas diskriminasi,” tegas Eko. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian bagi kementerian dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa demi peningkatan kualitas pendidikan, setiap pendidik harus diberikan peluang yang setara, tanpa memandang status kepegawaian mereka. Pendidikan yang baik bergantung pada keberagaman dan keadilan dalam seleksi tenaga pendidik.
