www.fokustempo.id – Surabaya baru saja mencatat momen penting dalam perjalanan tata kelola keuangan kota. DPRD Kota Surabaya telah resmi mengesahkan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota dan DPRD mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mengambil tempat dalam sebuah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Senin, 30 Juni 2025.
Pengesahan ini menjadi puncak dari serangkaian diskusi yang intens lintas badan, setelah melalui empat kali paripurna dan pembahasan mendalam antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran pemerintah setempat. Berbagai pandangan dan masukan menjadi bagian penting dalam mencapai kesepakatan tersebut.
Wakil Ketua DPRD, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa hasil pembahasan kali ini adalah capaian kolektif yang telah dirumuskan dengan hati-hati. Ia memberikan kesempatan kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD, dr. Zuhrotul Mar’ah, untuk menyampaikan laporan yang lebih mendetail mengenai hasil tersebut.
Zuhrotul memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Surabaya yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, ia juga menekankan perlunya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Surabaya.
Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, Zuhrotul mengungkapkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan serapan anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini guna memastikan bahwa setiap alokasi dana berdampak positif dan memberdayakan warga Surabaya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Zuhrotul, perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan lebih teliti untuk mengatasi potensi masalah hukum di kemudian hari.
Kemudian, setelah laporan disampaikan, Arif Fathoni meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan. Semua anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju secara serempak, yang diakhiri dengan tepuk tangan dan pengesahan resmi berita acara.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat memberikan pendapat akhirnya, mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan kritik yang diberikan oleh DPRD. Eri menyatakan bahwa pencapaian opini WTP adalah hasil kerjasama semua pihak, meski diakui masih terdapat banyak catatan yang harus diperbaiki.
Eri menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan, sembari menyampaikan harapannya agar semua masalah terkait aset dan piutang pajak, yang merupakan warisan dari masa lalu, dapat segera diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Dia berkomitmen untuk menyelesaikannya agar wali kota yang akan datang tidak mewarisi masalah dari periode sebelumnya. Harapannya adalah agar semua masalah dapat dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang.
Eri juga menanggapi isu-isu penting yang sedang hangat diperbincangkan di publik. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan jadwal pemilu, ia berpendapat bahwa hal itu akan berdampak positif untuk kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa pemisahan jadwal pemilu antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah memungkinkan masyarakat untuk memberikan suara tanpa merasa jenuh. Masyarakat pun bisa lebih fokus pada masing-masing pemilihan yang dilaksanakan secara terpisah.
Terkait dengan pendidikan gratis, Eri menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat. Ini penting untuk memahami apakah nanti kebijakan pendidikan akan sepenuhnya gratis atau ada klasifikasi tertentu yang perlu diterapkan.
Pentingnya Pendekatan Edukatif dalam Penegakan Hukum
Dalam konteks pengaturan jam malam untuk remaja, Eri menegaskan bahwa Pemkot akan mengedepankan pendekatan yang edukatif. Ditekankannya bahwa yang diutamakan adalah peran serta orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga generasi muda di malam hari.
“Jika ada anak yang terlihat berkeliaran di luar pada malam hari, kami akan segera mengantarkannya pulang kepada orang tua,” tegas Eri. Menurutnya, ini lebih pada membangun kesadaran bersama ketimbang sekadar menakut-nakuti atau tindakan represif.
Mengenai tunggakan pajak oleh para pengembang, ia menjelaskan bahwa proses penagihan masih terus dilakukan secara intensif, termasuk menggandeng aparat penegak hukum. Eri menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga, dan dapat dilakukan dengan mekanisme cicilan yang adil.
Ia juga menekankan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga tata kelola keuangan agar tetap bersih, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini penting demi menciptakan kota yang tertib dan terus maju, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Surabaya.
Masa Depan Surabaya yang Lebih Baik Melalui Kolaborasi
Ke depannya, Eri berharap adanya kolaborasi yang semakin erat antara Pemkot dan DPRD. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan peningkatan kinerja di berbagai sektor, agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Optimalisasi anggaran menjadi fokus utama agar setiap rencana pemerintah dapat terwujud sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pembuatan regulasi yang tepat dan perencanaan yang matang, Pemkot Surabaya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.
Proses yang panjang dan berliku untuk meraih pencapaian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Agar ke depan, seluruh elemen dapat bekerja sama dengan lebih baik, sehingga Surabaya dapat menjadi kota yang lebih maju dan berdaya saing.
Dengan niat dan komitmen yang kuat, Eri yakin bahwa Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Proses ini bukan hanya sekedar tantangan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
