www.fokustempo.id – Surabaya baru-baru ini dikejutkan oleh terungkapnya praktik prostitusi anak di bawah umur yang melibatkan seorang remaja. Dalam kasus ini, seorang remaja menjual pacarnya yang masih berusia 16 tahun untuk mendapatkan uang tunai senilai Rp 100 ribu dalam setiap transaksi.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menilai situasi ini sebagai bentuk kegagalan masyarakat dan negara dalam melindungi anak. Dia menyatakan bahwa hak anak untuk dilindungi seharusnya menjadi prioritas utama.
Ghoni menyebutkan bahwa kasus ini adalah tamparan keras bagi sistem perlindungan anak di kota Surabaya. Dia mengingatkan pentingnya tindakan nyata dalam memperkuat pengawasan sosial dan perlindungan remaja dari berbagai risiko eksploitasi.
“Kita harus belajar dari kejadian ini dan menguatkan sistem deteksi dini di lingkungan dan keluarga. Langkah-langkah preventif perlu diambil secara terstruktur agar tidak terulang lagi,” ujarnya.
Urgensi Perlindungan Anak di Surabaya dalam Kasus Prostitusi Ini
Ghoni mengusulkan agar Pemerintah Kota Surabaya segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemetaan wilayah yang rentan terhadap eksploitasi anak harus dilakukan secara menyeluruh.
Dia juga mendorong adanya edukasi seksual yang lebih luas dan mendalam kepada anak-anak sejak usia dini. Menurutnya, pemahaman tentang isu ini sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai risiko.
“Kami mendesak agar ada pembaruan dalam strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif,” tegas Ghoni. “Surabaya tidak boleh lagi abai dalam mengenali tanda-tanda kerentanan yang ada di masyarakat.”
Ghoni menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap program rehabilitasi sosial bagi korban eksploitasi seksual. Pemulihan martabat anak harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan kasus seperti ini.
Peran Pemerintah Dalam Mencegah Eksploitasi Anak di Masa Depan
Dia menyarankan agar Pemkot tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada aspek pemulihan. Perlindungan total untuk korban harus menjadi prioritas, termasuk durasi proses pemulihan yang harus terjamin.
“Korban tidak hanya membutuhkan legalitas, tetapi dukungan emosional dan sosial selama mereka dalam tahap pemulihan,” ungkapnya. “Pemerintah harus hadir dan menjalankan peran penuh dalam setiap langkah proses pemulihan.”
Kasus prostitusi ini berhasil terungkap berkat penyelidikan dari Unit PPA Polrestabes Surabaya. Penyelidikan ini mencakup berbagai bukti yang mengarah pada perilaku merugikan yang melibatkan remaja.
Ghoni mengingatkan bahwa tindakan untuk memperkuat perlindungan anak tidak hanya harus bersifat administratif tetapi juga kultural. Edukasi dan penanaman nilai-nilai positif dalam masyarakat harus menjadi bagian dari agenda perlindungan anak.
Implikasi Sosial dan Kultural dari Kasus Ini di Masyarakat
Dalam konteks yang lebih luas, Ghoni menekankan bahwa masyarakat menghadapi darurat moral terkait perlindungan anak. Menyikapi kondisi ini, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu dalam melakukan pembenahan sistem perlindungan anak.
“Kita tidak bisa lagi meneruskan pola lama yang mengabaikan perlindungan anak,” tuturnya seraya menyatakan tekadnya untuk memutus rantai eksploitasi ini. Setiap pihak harus berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Harus ada kesadaran bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah bersama dengan masyarakat harus berkomitmen untuk membuat perubahan nyata.
Ghoni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi dalam pendekatan perlindungan anak. “Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda,” pungkasnya.
