www.fokustempo.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, mengemukakan bahwa konsep pertahanan semesta yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto tetap relevan untuk menghadapi tantangan geopolitik global saat ini. Menurutnya, sistem ini tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya nasional secara menyeluruh.
Doktrin pertahanan semesta, yang dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam karyanya, mencakup melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam upaya pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan bukanlah tugas militer semata, tetapi memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, Said menegaskan bahwa tantangan pertahanan di era modern tidak hanya berkisar pada konflik konvensional. Lingkungan global saat ini juga menyuguhkan ancaman baru dalam bentuk politik, ekonomi, budaya, dan siber yang menuntut kolaborasi antara institusi militer dan masyarakat sipil.
Kepentingan Kolaborasi antara Militer dan Masyarakat dalam Pertahanan
Keberadaan TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam pertahanan memegang peranan penting, tetapi mereka juga memiliki batasan dalam menghadapi perang non-konvensional. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat yang terlatih dan profesional di berbagai bidang menjadi penting untuk menopang kekuatan pertahanan negara.
Ketika berbicara mengenai tantangan non-konvensional, kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil menjadi sebuah keharusan. Sumber daya manusia yang terlatih akan memperkuat kemampuan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan ini dapat meningkatkan responsibilitas dalam situasi krisis.
Said juga mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan telah memperkuat struktur organisasi TNI. Antara lain adalah pembentukan satuan baru di ketiga matra dan pengembangan berbagai brigade serta batalion teritorial sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan nasional.
Pembangunan dan Diversifikasi Sumber Daya Alat Utama Sistem Senjata
Ketua Banggar DPR RI itu menyoroti pentingnya industri pertahanan nasional untuk meningkatkan kemandirian dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dengan kemampuan yang dimiliki, seperti pembuatan kapal perang dan pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae, Indonesia harus segera mempercepat proyek-proyek tersebut agar tidak tertinggal dari negara lain.
Perkuatan terhadap industri pertahanan akan menciptakan efek ganda, yaitu meningkatkan kapasitas pertahanan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini, pada akhirnya, akan membangun kepercayaan diri bangsa dalam menjaga kedaulatan.
Said juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Meski anggaran pertahanan Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara maju, dia berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatannya di DPR.
Pentingnya Profesionalisme dalam Mempertahankan Negara
Dalam membangun sistem pertahanan yang kuat, profesionalisme para prajurit menjadi landasan utama. Said menegaskan bahwa profesionalisme TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan adalah suatu keharusan dalam menjaga kualitas dan integritas angkatan bersenjata.
Dengan tetap menjaga netralitas dalam politik, TNI mampu menjalankan fungsi utama mereka tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Ini akan menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi militer sebagai penjaga kedaulatan negara.
Said Abdullah menutup pernyataannya dengan memberikan ucapan selamat kepada TNI yang merayakan hari jadinya yang ke-80. Ia menekankan pentingnya menjadi patriot bangsa yang berani dan siap sedia dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka.
