www.fokustempo.id – Ketimpangan kekayaan di Indonesia menjadi isu yang semakin nyata sepanjang sejarah, mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Sejak era Orde Baru hingga kini, fenomena ini tidak hanya berlanjut tetapi juga semakin mengkhawatirkan, dengan banyak orang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diubah. Dalam konteks global, fenomena ini juga terlihat dengan jelas, di mana 1 hingga 10 persen populasi terkaya menguasai sebagian besar aset.
Di tengah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, permasalahan ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan besar. Sementara pertumbuhan PDB meningkat, distribusi kekayaan di Indonesia menunjukkan tren yang bertolak belakang. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk kebijakan pemerintah dan dominasi konglomerasi.
Selama masa Orde Baru, meskipun pertumbuhan ekonomi signifikan, terdapat konsentrasi kekayaan yang besar pada kelompok tertentu, sehingga kesenjangan sosial tidak tertangani dengan baik. Perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi struktur ekonomi nasional dengan cara yang mungkin tidak menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat.
Beberapa poin penting terkait fenomena ini adalah sebagai berikut:
a. Konsentrasi kapital dan sumber daya secara signifikan dalam kendali segelintir konglomerat.
b. Dominasi konglomerasi yang menguasai lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) negara, memperlihatkan bahwa kekayaan terpusat pada beberapa entitas besar.
c. Meskipun ada kemajuan, kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan tetap menjadi isu serius di tengah perkembangan ekonomi yang berlangsung.
Dinamikanya Ketimpangan Kekayaan di Indonesia Sejak Era Orde Baru
Meskipun tidak ada data angka yang pasti mengenai konsentrasi kekayaan pada era Orde Baru, faktor-faktor yang ada menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Setidaknya ada bukti bahwa para konglomerat dan elit tertentu dapat mengakses kekayaan dan sumber daya dengan sangat mudah. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang semakin lebar.
Banyak analis sepakat bahwa pandangan terkait ketimpangan ini tidak banyak berubah sejak era pemerintahan Soeharto. Pasca-reformasi pada 1998, isu tersebut tetap menjadi fokus perhatian nasional, dengan laporan yang menunjukkan kadar kekayaan yang semakin terkonsentrasi kepada 1 persen dari populasi.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen dari total kekayaan nasional. Angka ini semakin meningkat pada tahun 2019 ketika dilaporkan bahwa 1 persen populasi menguasai 50 persen aset nasional. Proyeksi ke depan juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan tidak akan mereda jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan.
Sejarah Ketimpangan Ekonomi dalam Konteks Global
Di tingkat global, sejarah ketimpangan menunjukkan pola berulang yang menarik. Pada era Pra-Industrialisasi, struktur feodal menghasilkan konsentrasi kekayaan di kalangan bangsawan dan penguasa. Situasi ini bertahan hingga abad ke-18, di mana lebih dari 50 persen kekayaan berada di tangan 1 persen populasi di negara-negara seperti Prancis dan Inggris.
Selanjutnya, selama Revolusi Industri, tingkat ketimpangan mencapai puncaknya karena perlakuan terhadap pekerja yang sangat tidak adil. Di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, 1 persen terkaya menguasai hampir setengah dari total kekayaan nasional. Namun, setelah Perang Dunia II, kebijakan progresif yang diterapkan pada tahun 1950-an dan 1960-an membantu mengurangi kesenjangan ini.
Namun, sejak 1980, era Neoliberalisme muncul kembali, menciptakan ketidaksetaraan secara terstruktur di seluruh dunia. Pemerintahan yang menerapkan kebijakan privatisasi dan deregulasi berkontribusi terhadap konsentrasi kekayaan yang lebih besar, memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pemilik modal. Dalam konteks modern, data menunjukkan bahwa 1 persen terkaya di dunia sekarang menguasai 45 persen dari total kekayaan.
Proyeksi dan Tantangan Masa Depan Terkait Ketimpangan
Tanpa adanya tindakan kebijakan yang tegas, proyeksi mengenai ketimpangan kekayaan menunjukkan bahwa masalah ini akan terus memburuk. Isu kesenjangan antar generasi juga muncul, dengan generasi milenial dan Gen Z menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memiliki aset dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menciptakan ketimpangan yang lebih besar, yang berpotensi mengancam stabilitas sosial di masa depan.
Penting untuk dicatat bahwa angka ketimpangan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada kebijakan pajak dan sistem jaminan sosial yang diberlakukan. Negara-negara Nordik, misalnya, berhasil menjaga ketimpangan lebih rendah daripada negara-negara lain melalui redistribusi kekayaan yang lebih efektif.
Ketimpangan sosial yang ada juga menggambarkan hubungan antara kekayaan dan akses terhadap kesempatan pendidikan dan kesehatan. Sangat diperlukan perubahan kebijakan dan pendekatan yang inovatif untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.
