www.fokustempo.id – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menunjukkan betapa seriusnya isu yang dihadapi oleh petani lokal. Dalam demonstrasi ini, para mahasiswa tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga menuntut kejelasan dan tindakan konkret dari pihak berwenang.
Merasa terwakili, mahasiswa membawa poster tuntutan dan mengenakan atribut petani yang mencerminkan solidaritas terhadap nasib rekan-rekan mereka. Namun, sayangnya, interaksi antara mahasiswa dan aparat kepolisian menunjukkan ketegangan yang tidak dapat dihindari ketika tuntutan mereka tidak segera dijawab.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa terus berjuang agar suara mereka didengarkan dan harapan mereka untuk perbaikan dapat terwujud.
Tuntutan Mahasiswa dan Respons Dinas Pertanian
Tuntutan utama AMS adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi yang saat ini dirasakan sangat lemah. Mahasiswa menganggap penting untuk menindaklanjuti banyaknya kios yang tidak mengikuti aturan penjualan, yang merugikan petani kecil.
Korlap aksi, Zainal, dengan tegas menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia merasa kekecewaan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dampaknya langsung dirasakan oleh kaum petani.
Mahasiswa juga mendesak untuk dilakukan audit terbuka terhadap dugaan hilangnya aset negara, terutama mesin hand traktor. Tuntutan ini diharapkan dapat memberi solusi bagi ketersediaan alat pertanian yang sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas pertanian.
Ketegangan yang Terjadi Selama Aksi
Selama aksi berlangsung, suasana semakin tegang ketika massa mahasiswa berupaya memasuki area kantor. Dalam situasi ini, mereka terlibat aksi saling dorong dengan aparat polisi yang berusaha menghalangi akses mereka.
Ketegangan tersebut menggambarkan besarnya kepentingan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Hal ini juga mencerminkan betapa pentingnya keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Konflik seperti ini tidak jarang terjadi, menciptakan ruang diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara pemerintah dan warganya. Masyarakat mendambakan dialog yang lebih konstruktif untuk menghindari bentrokan di masa yang akan datang.
Pernyataan Pihak Dinas Pertanian
Menanggapi tuntutan yang diajukan oleh AMS, Kepala Bidang Sarana Pertanian dari Dinas Pertanian, Nurdin, memberikan penjelasan mengenai langkah yang akan diambil. Ia memastikan bahwa pihaknya membuka ruang bagi laporan terkait pelanggaran distribusi pupuk.
Dengan tegas, Nurdin menyatakan bahwa izin kios yang terbukti melanggar HET akan dicabut. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menegakkan aturan yang sudah ada.
Ia juga menambahkan bahwa kasus dugaan hilangnya mesin hand traktor telah dilaporkan dan saat ini dalam penanganan pihak berwenang. Tindakan ini mencerminkan keseriusan Dinas Pertanian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
