www.fokustempo.id – Surabaya menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir akibat demonstrasi yang berlangsung pada 29 hingga 31 Agustus 2025. Gelombang aksi ini tidak hanya melibatkan banyak peserta, tetapi juga memunculkan berbagai masalah serius terkait prosedur penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya melaporkan bahwa mereka menerima banyak pengaduan mengenai kasus salah tangkap dan dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta demo serta warga sekitar. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam profesionalisme petugas dalam menangani situasi yang menegangkan dan kompleks seperti demonstrasi.
Direktur LBH Surabaya, Habibus Sholihin, menekankan pentingnya penegakan standar prosedur dalam pengendalian massa. Dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) 2019, Habibus menegaskan bahwa aparat harus mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka.
Pentingnya Mematuhi Prosedur dalam Penanganan Aksi Massa
Dalam konteks aksi unjuk rasa, prosedur yang baik dan benar sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut. Penangkapan yang tidak berdasarkan alasan yang jelas hanya akan menambah kegaduhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang diterima LBH Surabaya, terdapat 5-10 orang yang menjadi korban salah tangkap selama demonstrasi berlangsung. Korban dari berbagai latar belakang ini mencakup pekerja hingga warga sipil yang kebetulan berada di lokasi.
Dampak Kekerasan Terhadap Peserta Aksi dan Masyarakat Sekitar
Ada laporan tentang kekerasan yang dialami peserta aksi, dengan sekitar 10-12 orang melaporkan luka-luka akibat tindakan aparat kepolisian. Luka tersebut bervariasi, mulai dari luka memar hingga luka bakar yang diduga diakibatkan oleh sundutan rokok.
Habibus menekankan fokus mereka saat ini adalah memberikan pemulihan bagi para korban. Sebagian dari mereka masih mengalami luka fisik dan psikologis yang cukup serius, sehingga perlu perhatian lebih dari masyarakat dan lembaga hukum.
LBH Surabaya juga mengidentifikasi bahwa sejumlah anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi mengalami trauma berat. Mereka memerlukan pemulihan psikologis agar bisa kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.
Kurangnya Transparansi dari Pihak Kepolisian
Banyak pihak mengkritik kurangnya transparansi dari aparat kepolisian mengenai jumlah orang yang ditangkap selama demonstrasi berlangsung. LBH Surabaya mempertanyakan laporan yang diterima oleh Polda mengenai angka pasti orang yang diamankan.
“Kami merasa seolah polisi hanya mencatat laporan, tanpa benar-benar memperhatikan fakta di lapangan,” kata Habibus. Hal ini menciptakan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang sistem penegakan hukum yang ada.
Data dari Tim Advokasi LBH menyebutkan bahwa hingga 31 Agustus 2025, setidaknya 110 orang ditangkap, dengan 80 di antaranya ditahan di Polrestabes Surabaya dan 30 di Polda Jatim. Jumlah ini menandakan adanya penegakan hukum yang sangat perlu diperbaiki untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.
Tuntutan LBH Surabaya Terhadap Aparat Kepolisian
LBH Surabaya mencatat enam tuntutan kepada pihak kepolisian untuk menangani masalah ini. Tuntutan tersebut mencakup mengutuk praktik kekerasan terhadap masyarakat dan meminta penjelasan yang jelas tentang penangkapan yang terjadi.
Mereka juga mendesak Kapolri untuk memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat yang ditangkap dan membebaskan mereka yang ditangkap secara sewenang-wenang. Tindakan represif semacam ini jelas melanggar norma-norma dasar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
LBH Surabaya berharap lembaga pengawas seperti Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan independen terkait berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi. Kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak.
Sejalan dengan tuntutan tersebut, LBH Surabaya mengingatkan pentingnya pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tanpa mengabaikan tuntutan mereka yang jelas dan mendasar.
Melihat kondisi ini, masyarakat bersatu untuk mendorong perubahan dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Ke depannya, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan.
