www.fokustempo.id – Sepanjang tahun 2025, hasil kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Jawa Timur menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dengan menempati urutan kedua secara nasional, pencapaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan keimigrasian, hanya di bawah DKI Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur, Novianto, mengungkapkan pencapaian ini dalam pemaparan akhir tahun yang diadakan di Surabaya. Ia menuturkan bahwa berbagai aspek pelayanan menjadi kontributor penting dalam pencapaian ini.
Prestasi tersebut meliputi peningkatan produktivitas penerbitan paspor, penegakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), serta pengelolaan data perlintasan yang lebih akurat. Keseluruhan faktor ini berujung pada keberhasilan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur.
Pencapaian Penerbitan Paspor di Jawa Timur Sepanjang 2025
Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah jumlah paspor yang diterbitkan. Sepanjang tahun 2025, Kanwil Imigrasi Jawa Timur telah menerbitkan total 454.898 paspor beragam jenis. Ini termasuk paspor biasa dan paspor elektronik atau e-paspor, yang berlaku antara 5 hingga 10 tahun.
Meskipun angka penerbitan ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 550.190 dokumen, hal ini dapat dimaklumi. Penurunan kuantitas paspor dipengaruhi oleh regulasi baru yang memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun.
Dengan adanya peraturan ini, frekuensi permohonan ulang paspor di masyarakat pun mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diterapkan dengan efektif, dan diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pemohon.
Pentingnya Tindakan Administrasi Keimigrasian dalam Penegakan Hukum
Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kanwil Imigrasi Jawa Timur melaksanakan 551 penindakan yang mencakup berbagai tindakan administratif. Tindakan ini adalah bagian dari fungsi Inteldakim yang bertanggung jawab atas pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut.
Dari 551 penindakan tersebut, 538 merupakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), seperti deportasi, pengenaan biaya beban, dan detensi terhadap Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, 13 tindakan lain berfokus pada kasus Pro Justicia yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.
Kontribusi Finansial Imigrasi Jawa Timur untuk Negara
Prestasi di bidang pelayanan keimigrasian juga memberikan dampak finansial yang signifikan bagi negara. Kanwil Imigrasi Jawa Timur berhasil menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp52,2 miliar, suatu angka yang sangat menggembirakan.
Kontribusi ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi Imigrasi dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan kelancaran pelayanan dan administrasi, diharapkan PNBP ini dapat terus meningkat di masa mendatang.
Novianto menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dari seluruh tim di Kanwil Imigrasi. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Imigrasi
Menutup pemaparannya, Novianto menegaskan betapa pentingnya menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang optimal. Ia juga menyadari bahwa tantangan di depan akan semakin beragam, mengingat situasi dan kondisi global yang terus berubah.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak di Kanwil Imigrasi untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan hasil kinerja yang baik dapat terus dipertahankan.
“Kami bersyukur berada di urutan kedua secara nasional. Namun, kami tetap harus bekerja keras untuk meningkatkan posisi dan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
