www.fokustempo.id – Bupati Muhammad Fawait berkeinginan untuk mewujudkan pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) yang fokus pada pangan. Inisiatif ini mendapatkan sambutan positif dari DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.
Namun, dalam prosesnya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak saling bertentangan dengan program nasional yang telah ada. Hal ini disampaikan oleh Achmad Dhafir Syah, juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saat diskusi berlangsung.
Menjaga kolaborasi yang sehat di antara berbagai program pemerintah sangatlah penting untuk mencegah inefisiensi penggunaan anggaran serta kewenangan yang tumpang tindih. Ahmad Ibnu Baqir, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menambahkan bahwa sinergi antara BUMD Pangan dan program Koperasi Merah Putih perlu dibangun secara strategis.
Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, menghindari duplikasi program, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal itu dapat tercapai melalui penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas petani lokal, dan optimalisasi penggunaan teknologi pertanian modern yang semakin berkembang.
Fraksi PPP juga mengemukakan pentingnya menghadirkan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang rentan. Program-program seperti “Wadul Gus’e” diharapkan dapat diperluas agar lebih banyak masyarakat mendapatkan bantuan.
Namun, penting untuk menekankan bahwa penguatan program prioritas harus berfokus pada pengentasan kemiskinan secara inklusif. Upaya ini harus melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak, dengan pendekatan yang dapat diukur dan berkelanjutan.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember Sepakati RPJMD 2025-2029
Dalam sidang paripurna yang diselenggarakan di gedung parlemen pada tanggal 4 Juli 2025, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember mencapai kesepakatan mengenai Peraturan Daerah RPJMD untuk periode 2025-2029. Proses ini menandai langkah nyata menuju visi pembangunan yang dirumuskan.
Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan komitmen antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan yang lebih baik di berbagai sektor termasuk pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Naskah persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati Muhammad Fawait dan Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, serta tiga unsur wakil ketua lainnya. Penandatanganan tersebut dilakukan pada pukul 22.45 WIB, menandakan komitmen bersama untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas.
Dalam proses ini, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diterapkan dengan efektif. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus juga akan menjadi bagian penting dari implementasi RPJMD ini.
Membangun keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi isu sentral yang perlu diperhatikan. Keberhasilan dari program-program yang direncanakan akan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Pentingnya Kolaborasi Antara Berbagai Sektor dalam Pembangunan Daerah
Keberhasilan dalam pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari kolaborasi antara berbagai sektor. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting.
Dengan saling mendukung dan memberikan masukan, diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan yang aktif dari masyarakat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang diluncurkan.
Kolaborasi yang sehat juga akan membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan dan dinamika yang terjadi di lapangan.
Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan. Jika semua pihak bersinergi, potensi daerah dapat dimaksimalkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, penguatan kapasitas lokal menjadi salah satu fokus terutama dalam sektor pertanian. Pelatihan dan pembinaan bagi petani lokal akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
Perspektif Ke depan untuk Penguatan Ketahanan Pangan Daerah
Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana penguatan ketahanan pangan dengan penuh komitmen. Arah kebijakan yang jelas dan terukur menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan ini.
Pembinaan yang dilakukan kepada para petani lokal adalah langkah awal yang bagus. Namun, tanpa adanya dukungan yang berkelanjutan, hasil yang diharapkan mungkin tidak akan tercapai secara optimal.
Pemanfaatan teknologi pertanian modern harus diintegrasikan dengan baik dalam setiap program yang diusulkan. Dengan cara ini, produktivitas dan efisiensi pertanian dapat meningkat, menyongsong kemandirian pangan di daerah.
Saat ini, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan peneliti, sangat dibutuhkan. Penelitian yang relevan akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pertanian dan ketahanan pangan.
Melalui upaya bersama yang sinergis dan berkelanjutan, diharapkan daerah dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat luas.
