www.fokustempo.id – Polemik mengenai anggaran pendidikan dalam APBD Kota Surabaya tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam hearing Komisi D DPRD Surabaya baru-baru ini. Berbagai elemen masyarakat dan anggota legislatif mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen dari total anggaran untuk pendidikan.
Direktur Intra Publik, Mauli Fikr, menjadi salah satu suara kritis terhadap isu ini. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024, alokasi anggaran untuk pendidikan hanya mencapai 19,37 persen, yang merupakan angka di bawah ambang batas konstitusi yang ditetapkan.
Mauli menyampaikan bahwa jumlah yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan mencapai Rp2,391 triliun. Ironisnya, meski Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan kekuatan fiskal terbesar di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan masih bisa dipertanyakan.
Belum terpenuhinya syarat anggaran pendidikan ini terungkap sebagai masalah jangka panjang. Dalam penjelasannya, Mauli mengungkapkan bahwa tren alokasi pendidikan selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai angka yang diharapkan, sehingga mencitakan ironi bagi sebuah kota yang seharusnya memprioritaskan pendidikan.
Mauli juga menyoroti bahwa proporsi anggaran pendidikan menurun drastis sejak APBD Perubahan 2024, di mana porsi hanya 18 persen. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Kota Pahlawan yang seharusnya menjadi yang terdepan.
Menyoal Komitmen Anggaran Pendidikan di Surabaya
Dalam sesi diskusi, Mauli menegaskan bahwa rendahnya alokasi dana untuk pendidikan berkontribusi terhadap stagnasi Indeks Pendidikan di Surabaya. Ia menyebut bahwa pencapaian Surabaya dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sangat dipengaruhi oleh masalah ini, yang sekaligus mengindikasikan betapa perlunya perhatian lebih pada sektor pendidikan.
Menariknya, Mauli juga menyatakan bahwa rendahnya alokasi anggaran pendidikan berimpak langsung pada target-target yang tidak tercapai dalam pemetaan pendidikan selama empat tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu merencanakan anggaran dengan lebih cermat dan berpihak pada pendidikan.
Sebagai respons, Kepala Bappeda Litbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, memberikan penjelasan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak hanya berasal dari dua dinas saja. Ia menyebutkan bahwa ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga berkontribusi dalam mendukung fungsi pendidikan, agar proporsi belanja pendidikan terlihat lebih besar.
Irvan menambahkan bahwa jika semua sumber dan program yang melibatkan OPD dihitung, total alokasi pendidikan dapat melebihi 20 persen. Dia menyatakan kekhawatiran terkait kurangnya dokumentasi mengenai beberapa program pendidikan yang berpotensi meningkatkan persentase anggaran.
Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam data administrasi kependudukan yang masih belum akurat. Hal ini tentu saja berpotensi mengaburkan kondisi pendidikan di Surabaya, karena banyak warga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi namun tidak tercatat dengan baik.
Menanggapi Kritik dan Sorotan Terhadap Data Pendidikan
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, mengingatkan pentingnya transparansi dalam menyajikan data belanja pendidikan. Ia mengamati tren penurunan persentase meskipun alokasi nominal anggaran mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya jurang yang harus dijembatani agar data menjadi lebih informatif.
Rapat juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, yang memastikan bahwa anggaran untuk pendidikan mengalami kenaikan setiap tahun. Namun, ia mengakui bahwa alokasi terbesar masih terfokus pada belanja pegawai, yang menyiratkan kurangnya inovasi di sektor penggunaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2023 anggaran mencapai Rp1,9 triliun, dan terus mengalami kenaikan. Namun, Yusuf juga mengakui tantangan dalam mendistribusikan anggaran secara proporsional agar dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan secara merata.
Imam Syafi’i juga memberikan pendapat bahwa meskipun APBD meningkat, harus diperhatikan bahwa alokasi untuk pendidikan tidak boleh stagnan. Dia menekankan bahwa belanja operasional untuk pegawai masih mendominasi sehingga menghambat perkembangan sektor pendidikan.
Dalam diskusi tersebut, Mauli kembali menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesetaraan akses. Dia berharap bahwa kenaikan anggaran tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata untuk masyarakat.
Kesimpulan dan Harapan untuk Ke depan
Pendidikan adalah pilar yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Dengan adanya anggaran yang sesuai, diharapkan Kota Surabaya bisa lebih maju dalam mencetak generasi unggul yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Namun, komitmen nyata dari pemerintah sangat dibutuhkan agar semua inisiatif ini dapat terealisasi dengan baik.
Ke depannya, diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan anggaran. Dengan keterlibatan semua elemen terkait, anggaran pendidikan yang lebih proporsional dapat diwujudkan demi kepentingan masyarakat dan masa depan pendidikan di Surabaya.
Dengan semua tantangan yang ada, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi alokasi anggaran. Melalui langkah strategis dan rencana yang matang, diharapkan Surabaya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang tepat.
