www.fokustempo.id – Pada hari Sabtu, 12 Juli 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang melakukan suatu kunjungan yang sangat berarti. Kunjungan ini berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dan menjadi bagian dari program Law Visit yang dilaksanakan oleh Bawaslu.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan dunia akademik. Dalam suasana yang penuh keakraban, terdapat diskusi mendalam mengenai berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Hal ini menjadi topik penting karena dampaknya sangat signifikan bagi sistem pemilu di tingkat nasional maupun lokal.
Putusan tersebut memberikan pengaruh yang luas, terutama dalam hal penataan jadwal pemilu, desain sistem pemilu, dan konsistensi prinsip-prinsip konstitusi yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan kedua pemilu tersebut.
Lebih jauh, diskusi ini juga memfokuskan perhatian pada urgensi pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, pertemuan ini menggarisbawahi peran strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi, melalui kajian akademik dan pengawasan yang bersifat partisipatif.
Relevansi Kerja Sama Antara Bawaslu dan Perguruan Tinggi
Dekan FISIP Unira Malang, Husnul Hakim Sy, M.H., menyampaikan sambutan hangat selama audiensi tersebut. Ia menyatakan betapa pentingnya membangun kerja sama yang konkret antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi.
Husnul Hakim menambahkan, “Kami menyambut baik inisiatif Bawaslu, dan FISIP Unira berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah dalam sistem pemilu serta hukum kepemiluan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa dunia akademik memiliki peran penting dalam proses perbaikan dan pengawasan sistem pemilu.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kajian serta advokasi soal politik yang berbasis akademik. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat umum.
Selain itu, Husnul menegaskan komitmen FISIP untuk mengawal demokrasi lokal. Dia berharap agar kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak partisipasi aktif dari dunia akademik dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat.
Pentingnya Nota Kesepahaman Antara Dua Pihak
Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, kedua pihak sepakat untuk menjalin kerja sama formal yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU). Inisiatif penandatanganan MoU ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama antara FISIP Unira Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.
“Kami bersepakat untuk melaksanakan MoU yang akan memuat beberapa hal penting seperti program pendidikan hukum dan politik,” ujar Dekan FISIP. MoU ini akan menjadi landasan bagi berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan politik.
Selain program pendidikan, MoU juga akan membahas tentang kajian masalah hukum dan politik lokal serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini menunjukkan keseriusan dari kedua pihak dalam memperluas jangkauan pendidikan politik di masyarakat.
“Penting juga untuk memasukkan program pendidikan dan penyadaran politik masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan kita,” pungkas Husnul, menginginkan adanya keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dalam diskusi mengenai politik.
Kehadiran Komisioner dan Pihak-Pihak Terkait di Pertemuan
Dalam pertemuan yang berlangsung, hadir juga Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Tobias Gula Aran, serta tiga staf dari bidang hukum dan pengawasan. Kehadiran mereka menjadi simbol kerja sama yang bernilai antara lembaga pemerintahan dan akademisi.
Melalui hadirnya jajaran pimpinan fakultas, kaprodi, serta direktur-program di FISIP Unira Malang, diskusi ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk membangun kualitas demokrasi. Ini menciptakan jembatan antara teori dan praktik dalam konteks kehidupan politik yang terjadi di masyarakat.
Melibatkan pihak-pihak berkompeten menjadikan pertemuan ini memiliki makna tersendiri. Keterlibatan akademisi memberikan perspektif baru yang diharapkan dapat menyokong penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Partisipasi aktif dari dosen dan mahasiswa juga diharapkan dapat melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antar lembaga akan membawa dampak yang positif dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.
