www.fokustempo.id – Pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk tahun 2026 resmi ditetapkan. Penetapan ini merupakan hasil dari kesepakatan antara DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 15 November 2025.
Dalam struktur yang ditetapkan, total pendapatan daerah mencapai Rp26,3 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp27,2 triliun. Dengan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp916,7 miliar, keputusan ini mencerminkan penurunan yang signifikan dalam kondisi keuangan daerah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 2026 telah disepakati. Namun, pendapatan daerah dijadwalkan turun sekitar Rp1,96 triliun dibandingkan nota awal gubernur, bahkan menurun hingga Rp9,17 triliun dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Khofifah menjelaskan bahwa penurunan ini bukan disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk, tetapi karena kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pendapatan daerah. Banyak perubahan dalam kebijakan perpajakan yang mempengaruhi aliran pendapatan pemerintah daerah tahun depan.
Pada tahun 2025, akan ada perubahan pada skema pungutan pajak yang memiliki dampak langsung terhadap distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Khofifah menekankan bahwa dampak negatif dari perubahan ini sangat besar, mengurangi PAD dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Dari reformasi perpajakan tersebut, ada potensi kehilangan sekitar Rp4,2 triliun dari PAD yang biasanya diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan oleh perubahan dalam alokasi dan metode distribusi pajak yang baru mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana transfer ke daerah yang lebih rendah, dengan penurunan mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Akibatnya, total pengurangan pendapatan bagi pemerintah daerah bisa mencapai Rp7 triliun, memberikan dampak serius bagi pengelolaan keuangan Jawa Timur.
Dengan kondisi keuangan yang menurun, belanja daerah tetap ditetapkan pada angka Rp27,22 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 17,5 persen dibandingkan dengan anggaran murni 2025, yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan.
Khofifah menggarisbawahi bahwa penurunan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas dalam mengelola anggaran, tetapi lebih kepada adanya regulasi baru yang mempengaruhi alokasi dana. Meskipun ada penyesuaian dalam anggaran, program-program prioritas yang menjangkau masyarakat tetap diutamakan.
Pemerintah provinsi telah memastikan bahwa meskipun ada koreksi anggaran, alokasi untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat akan tetap dipertahankan. Beberapa program bahkan berencana diperluas untuk memberikan dukungan lebih kepada kelompok rentan dalam masyarakat.
Contohnya, program bantuan sosial untuk keluarga harapan (PKH Plus) telah direncanakan untuk ditambah jumlah penerimanya di tahun mendatang. Selain itu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga difokuskan untuk mendukung perempuan yang menjadi kepala keluarga di wilayah tersebut.
Penekanan utama Khofifah adalah untuk tetap memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pada lapisan desil 1 hingga 4. Melalui berbagai program bantuan sosial dan upaya pemberdayaan, dia percaya daya tahan ekonomi masyarakat dapat diperkuat.
Dalam penyampaian paripurna, Khofifah menegaskan bahwa penetapan APBD adalah salah satu tahap krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Proses pembahasan anggaran telah dilakukan secara intensif bersama DPRD, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran hingga Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Khofifah juga menjelaskan bahwa setelah disetujui, Raperda APBD yang telah disepakati akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mengacu pada peraturan pemerintah dan pedoman penyusunan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perencanaan ke Depan: Prioritas dalam Pembangunan Jangka Panjang
Dalam konteks jangka panjang, Jawa Timur memiliki tantangan besar dalam merumuskan strategi pemasukan yang mampu mendukung belanja daerah. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dinamika ekonomi yang kerap berubah dan kebijakan pusat yang berpengaruh langsung.
Pemerintah daerah perlu beradaptasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memaksimalkan pendapatan. Ini mencakup pengembangan potensi pajak baru serta optimalisasi pengelolaan BUMD untuk menambah kontribusi pada PAD.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta juga harus diperkuat. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan ada peningkatan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kesejahteraan Sosial: Menjaga Daya Tahan Masyarakat
Salah satu fokus utama dari pengalokasian belanja daerah adalah untuk menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui berbagai program sosial, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Program-program sosial ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat agar mandiri. Upaya meningkatkan keterampilan dan menawarkan peluang kerja menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memonitor dan mengevaluasi dampak dari program-program yang ada. Ini penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah dituntut untuk mengkomunikasikan kebijakan dan hasil setiap program kepada masyarakat.
Melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan terbuka, masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran dan penyelenggaraan program yang dijalankan. Ini juga mampu menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.
Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan suatu ekosistem pemerintah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah bisa lebih terarah dan berlandaskan pada kebutuhan yang nyata di lapangan.
