www.fokustempo.id – Kondisi politik dan demokrasi di Indonesia saat ini memunculkan keprihatinan besar di kalangan tokoh-tokoh penting, termasuk Islah Bahrawi dari Nahdlatul Ulama. Dalam pandangannya, banyak fenomena yang terlihat mengindikasikan kemunduran sistem demokrasi dan melemahnya supremasi sipil yang seharusnya dijunjung tinggi.
Rasa gelisah ini terlihat jelas saat Islah menyoroti isu-isu terkini, yang berpotensi merugikan perkembangan demokrasi. Dari penangkapan aktivis hingga intimidasi terhadap para konten kreator yang kritis terhadap pemerintah, situasi ini menunjukkan tren yang membahayakan kebebasan berekspresi masyarakat.
Lebih jauh, Islah juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang pemilihan kepala daerah yang berpotensi dilakukan melalui DPRD, yang dinilainya merupakan langkah mundur. “Kepala daerah kemungkinan diorder dari atas untuk dipilih DPRD,” ungkapnya, menekankan dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Kekhawatiran Terhadap Penguatan Militerisasi di Ruang Sipil
Islah Bahrawi percaya bahwa kebangkitan militer di ruang sipil adalah salah satu sinyal yang paling mengkhawatirkan. Rencana penambahan ratusan batalyon tambahan menjadi salah satu contoh nyata dari penguatan kekuatan militer di Indonesia.
“Satu ratus empat puluh batalyon tentara tambahan akan dibentuk. Militerisasi akan ada di mana-mana,” tegasnya, mencerminkan keresahannya terhadap pengaruh militer yang kian besar dalam urusan sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat.
Penambahan kekuatan militer ini dikhawatirkan tidak hanya akan mempengaruhi kebijakan dalam negeri, tetapi juga merusak hubungan sipil militer yang seharusnya saling menghormati. Oleh karena itu, ia mendesak agar perhatian lebih diberikan kepada masalah ini agar tidak memperburuk situasi sosial masyarakat.
Pelemahan Fungsi Aparat Penegak Hukum dan Supremasi Sipil
Pernyataan Islah mengenai penurunan fungsi aparat penegak hukum juga menunjukkan keprihatinan yang signifikan. Menurutnya, situasi ini menciptakan kekosongan dalam keamanan publik dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak sipil.
“Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi pramuka,” ujarnya, menggambarkan penurunan peran strategis aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Ketidakadilan ini nampak ketika penegakan hukum sering kali hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Hal ini berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi warga negara. Islah menyerukan agar ada langkah nyata untuk memperbaiki keadaan ini.
Kritik Terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi yang Tidak Terarah
Islah juga menyoroti kebijakan politik dan ekonomi saat ini yang dinilainya tidak memiliki arah yang jelas. Ia mengingatkan perlunya suatu visi yang kuat agar rakyat dapat merasakan kemajuan, bukan sebaliknya. “Apa visi dari semua kebijakan ini?” tanyanya, menambah keprihatinan tentang arah kebijakan pemerintahan.
Ia melontarkan sindiran kepada segelintir kelompok yang selama ini mendukung pemerintahan, namun kini mulai meragu dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Respons publik juga semakin bervariasi, mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada.
Kritik tajam ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasinya, bukan sekadar memaksakan kebijakan yang tidak memiliki dukungan masyarakat. Komunikasi yang baik dengan publik seyogianya menjadi prioritas agar kebijakan menjadi lebih responsif.
