www.fokustempo.id – Pemerintah Kabupaten Blitar berencana untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2026. Rencana ini muncul setelah target PAD tahun 2025 berhasil dicapai dengan nilai mencapai Rp 2 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 1,8 miliar.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, rencana untuk menaikkan target tersebut sudah dibahas dan diharapkan dapat terwujud. Kenaikan target ini sejalan dengan fakta bahwa sektor pajak tambang di daerah ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Dari data yang diperoleh, pendapatan dari pajak MBLB pada tahun 2024 hanya mencapai Rp 340 juta. Namun, peningkatan yang tajam dialami pada tahun 2025, dimana PAD dari sektor ini melonjak menjadi Rp 2 miliar, meskipun masih ada celah kebocoran di beberapa pos pengawasan yang harus diperbaiki.
Strategi Menaikkan Target PAD di Kabupaten Blitar
Peningkatan target PAD dari sektor tambang memberi dampak positif bagi Pemkab Blitar. Namun, fenomena ini juga menunjukkan adanya eksistensi yang kuat dalam eksplorasi mineral bukan logam dan batuan di daerah tersebut. Kegiatan pertambangan yang masif ini harus diimbangi dengan kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah.
Bapenda mengakui bahwa jumlah tambang yang beroperasi di Kabupaten Blitar cukup banyak. Mereka berkomitmen agar tambang-tambang ini tidak hanya berfungsi mengambil sumber daya alam, tetapi juga memberikan sumbangan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
Meskipun demikian, target yang tinggi tidak serta-merta dapat dijadwalkan dengan mudah, karena pihak Bapenda baru mulai aktif di bulan Juli. Oleh karena itu, mereka perlu waktu untuk menyesuaikan rencana dan strategi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan
Keberhasilan mencapai target PAD yang signifikan menggambarkan potensi sumber daya alam Kabupaten Blitar. Namun, penghasilan yang dihasilkan dari sektor ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Masyarakat pun mulai mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak ekologis dari aktivitas pertambangan yang mengganggu daerah aliran sungai.
Satu contoh nyata adalah konflik yang terjadi di antara masyarakat dan perusahaan pertambangan. Pada Maret 2025, ratusan warga mengadakan unjuk rasa untuk menuntut penutupan tambang pasir yang beroperasi di kawasan mereka. Mereka merasa bahwa aktivitas tambang tersebut mengganggu irigasi dan sumber air untuk pertanian.
Warga juga mengeluhkan kerusakan tanaman akibat pencemaran yang berasal dari aktivitas tambang. Permintaan mereka sederhana: tutup semua aktivitas tambang yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Banyak petani merasa bahwa dampak negatif dari pertambangan jauh lebih besar dibanding manfaat yang diberikan.
Permintaan Warga sebagai Indikator Masalah yang Mendesak
Sikap tegas warga mencerminkan bahwa mereka sudah muak dengan janji-janji yang tidak terealisasi. Mereka menginginkan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk menanggapi keluhan yang muncul akibat aktivitas pertambangan. Sumber air dan irigasi adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan demi keuntungan pajak dari sektor tambang.
Usaha masyarakat untuk mengatasi masalah ini menunjukkan kesadaran mereka terhadap dampak mitigasi dan lingkungan. Mereka tidak hanya menyerukan penutupan tambang, tetapi juga ingin agar pemerintah melakukan upaya yang lebih serius untuk melindungi hak asasi mereka. Dalam konteks ini, suara masyarakat sangat berperan penting untuk keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
Kondisi di Kabupaten Blitar menjadi gambaran ironi, di satu sisi pemerintah wilayah mendapatkan keuntungan dari pajak yang dihasilkan, tetapi di sisi lain, masyarakat harus menerima kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas dalam mengambil keputusan.
Menciptakan Keseimbangan antara Potensi dan Tanggung Jawab
Pemerintah kabupaten harus mampu menyusun kebijakan yang bijak dan berkelanjutan untuk sektor pertambangan. Mengedepankan dialog antara pihak tambang dan masyarakat merupakan langkah awal yang diperlukan untuk menciptakan kesepakatan. Tidak ada gunanya jika pendapatan pajak tinggi tetapi masyarakat terus menderita.
Ke depan, diharapkan ada langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Upaya untuk menanggulangi kerusakan dan menemukan solusi alternatif seharusnya menjadi perhatian utama. Pembelajaran dari konflik yang ada akan sangat berguna untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.
Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, diharapkan Kabupaten Blitar bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara bijak. Pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah progresif demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang menjadi pijakan utama dalam pembangunan daerah.
