www.fokustempo.id – Artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya terkait pembangunan di Indonesia. Topik yang akan dibahas terkait dengan pernyataan Menteri Pertahanan mengenai konsep “Negara dalam Negara” yang muncul dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali, yang menjadi sorotan publik saat ini.
Pada 19 November 2025, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan tegas di hadapan prajurit TNI dalam sebuah latihan di Sulawesi Tengah. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, serta menyoroti adanya bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya sebagai suatu anomali yang tidak dapat diterima.
Pernyataan ini ditujukan kepada Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, yang sebelumnya diizinkan melayani penerbangan internasional tetapi dicabut izinnya akibat kritik yang banyak muncul. Situasi ini jelas menunjukkan adanya gesekan dengan konstitusi yang perlu disikapi dengan tindakan hukum yang transparan dan adil.
Ancaman yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia adalah bahwa temuan kasus Morowali membuka peluang untuk implikasi serius dalam politik ekonomi yang sedang terjadi. Penyataan tersebut tidak sekadar mencerminkan kekhawatiran akan integritas negara, tetapi juga menandakan adanya jaringan kekuatan baru yang telah terbangun dalam struktur kekuasaan Indonesia.
Di balik ungkapan Menhan, terdapat sinyal bahwa model baru dari deep state telah muncul, yaitu kelas komprador modern yang beroperasi di dalam KEK. Model ini berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya, seperti di era Orde Baru ketika militer dan intelijen mendominasi.
Pemahaman Baru Tentang Deep State dalam Konteks Indonesia
Model deep state yang kini hadir melibatkan berbagai elemen yang bekerja bersama dalam bayang-bayang kekuasaan. Jaringan ini terdiri dari oligarki lokal yang berkolaborasi dengan investor asing, birokrasi yang mengeluarkan izin strategis, serta politisi yang terlibat dalam rente politik. Semua ini menciptakan satu sistem di mana transaksi kekuasaan dapat dilakukan tanpa pengecekan yang memadai.
Melalui jaringan tersebut, mereka menghindari kudeta dan lebih memilih proyek strategis yang mendatangkan keuntungan cepat, seperti yang terjadi di KEK Morowali. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengubah daerah tersebut dari kabupaten miskin menjadi pusat industri nikel dunia, tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang benar-benar mendapatkan manfaat dari semua ini?
Pembangunan KEK Morowali ditandatangani pada masa Presiden SBY dan mulai beroperasi pada tahun 2014, dengan fokus pada industri pengolahan nikel. Sebagian besar saham smelter dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal China, sementara tenaga kerja terampil justru didominasi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).
Di sisi lain, buruh lokal hanya menerima upah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kecelakaan kerja menjadi hal yang biasa dan mencerminkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan pekerja. Keberadaan bandara internasional swasta tanpa pengawasan imigrasi dan bea cukai menambah kerumitan situasi.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari KEK di Morowali
Aksesibilitas bandara yang tidak terdaftar secara resmi membuka potensi ekonomi bayangan yang membahayakan, terutama dalam hal keluar dan masuknya barang tanpa pencatatan resmi. Ini menciptakan suasana tidak transparan yang merugikan negara dan memperkaya segelintir orang.
Publik bertanya, mengapa tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum? Salah satu alasan yang muncul adalah narasi politik kekuasaan yang selalu berhasil menenangkan masyarakat dengan iming-iming lapangan kerja. Ketakutan akan pengangguran menghantui para pekerja, dan mereka terjebak dalam pilihan yang sulit antara pekerjaan dengan upah rendah atau ketiadaan pekerjaan sama sekali.
Momen latihan gabungan TNI di sekitar Morowali menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan situasi di sana. Penegasan dari presiden membawa harapan baru bagi masyarakat untuk melihat tindakan nyata terhadap praktik bisnis yang berpotensi merugikan negara.
Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi
Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah konkret yang perlu diambil. Pertama, melakukan audit independen terhadap semua aliran dana yang terkait dengan bandara IMIP. Kedua, publikasi daftar komisaris dan pemilik perusahaan yang terlibat dalam KEK Morowali agar masyarakat bisa memantau dengan lebih baik.
Ketiga, diharapkan adanya kewajiban bagi smelter strategis untuk menyisihkan 51 persen sahamnya untuk BUMN atau koperasi pekerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.
Penting juga untuk mencabut status internasional dari bandara swasta di kawasan tersebut dan membentuk Badan Pengawas Hilirisasi di bawah pengawasan langsung presiden. Ini adalah langkah-langkah krusial untuk menegakkan keadilan dan menyalurkan rasa keadilan kepada rakyat.
Kasus Bandara IMIP lebih dari sekadar isu administratif, melainkan cerminan dari sistem yang telah lama tidak sehat ini. Selama masyarakat terus percaya bahwa investasi asing adalah sebuah berkah tanpa meminta akuntabilitas, negara akan terus menghadapi risiko kehilangan kedaulatan ekonomi.
Rasa skeptisisme di kalangan publik juga semakin meningkat. Banyak yang berpikir bahwa kedaulatan saat ini lebih berkaitan dengan siapa yang memegang kendali atas ekonomi, ketimbang simbol-simbol kebangsaan yang kerap ditampilkan. Rasa getir mengenai keadaan ini menimbulkan semakin banyak diskusi di kalangan masyarakat.
Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa deep state tidak akan menghilang begitu saja ketika rezim politik berganti. Selama ada kesenangan untuk mengabaikan akuntabilitas, masalah ini akan terus berulang, selamanya menjadi satu siklus yang tidak berujung. Ketika kekuatan oligarki berakar semakin dalam, situasi di Morowali bisa menjadi lelucon yang tragis mengenai kedaulatan negara. Ke depan, semakin banyak perhatian dari publik dibutuhkan agar pembenahan ini dapat terwujud.
Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga kita semua dapat berkontribusi untuk mendorong perubahan yang positif dalam sistem ekonomi dan politik demi masa depan bangsa yang lebih baik.
