www.fokustempo.id – Proyek konversi Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memunculkan beragam reaksi. Dengan keharusan yang dikeluarkan bagi PT Bukit Asam (PTBA) untuk menjalankan proyek ini, banyak pihak mulai mempertanyakan langkah ini dan dampaknya terhadap BUMN.
Apakah langkah ini dapat memberikan kemajuan atau justru menjadi bumerang bagi dunia usaha kita? Ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari mantan pejabat di Badan Usaha Milik Negara. Proyek ini bukan hanya sekadar inisiatif, tetapi juga mencerminkan strategi pemerintah dalam peralihan energi.
Pentingnya Proyek DME dalam Konteks Energi Nasional
Dimethyl Ether (DME) adalah salah satu alternatif yang menarik untuk menggantikan penggunaan gas LPG di Indonesia. Proyek ini, yang dimulai pada 2022, dipandang sebagai peluang untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Namun, tidak semua orang sependapat dengan pendekatan yang diambil oleh Menteri ESDM.
Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan untuk menjadikan proyek DME sebagai mandatori bagi PTBA ini berpotensi membawa kerugian. Salah satu kritik datang dari Muhammad Said Didu, seorang mantan Sekretaris BUMN, yang menilai cara ini mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh Presiden sebelumnya, yaitu memaksa BUMN untuk berinvestasi di sektor yang bisa membawa risiko besar. Dikatakan bahwa langkah-langkah serupa sebelumnya, seperti proyek Kereta Api Cepat, menunjukkan bagaimana keputusan terburu-buru dapat menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan negara.
Evaluasi Strategi dan Potensi Risiko Proyek DME
Proyek DME mungkin menawarkan banyak kesempatan, namun juga perlu dicermati lebih jauh. Dalam pandangan kritis, pengenaan investasi yang dipaksakan tanpa analisis yang mendalam bisa menciptakan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Proyek yang sempat dihentikan karena dianggap tidak layak, lalu dihidupkan kembali, menunjukkan adanya ketidakpastian dalam feasibility studinya.
Investasi untuk proyek ini diperkirakan bisa mencapai Rp 730,2 triliun. Dengan nilai investasi yang signifikan, jelas bahwa proyek ini melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas. Namun, apabila tidak ada perencanaan yang matang dan evaluasi strategis, kekhawatiran akan kebangkrutan BUMN bisa menjadi kenyataan. Proyek DME harus dikelola dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan semua potensi risiko serta manfaat jangka panjangnya.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan stakeholders untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai strategi yang lebih transparan dan terukur dalam pelaksanaan proyek DME. Sementara itu, kita semua menunggu kejelasan dan perkembangan terkini mengenai inisiatif ini dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
