www.fokustempo.id – Pembangunan rumah susun (rusun) di Kabupaten Jember membuka peluang untuk mengintegrasikan program perumahan rakyat bersubsidi dengan kemandirian pangan. Hal ini menjadi sorotan penting di tengah meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengungkapkan bahwa rumah tidak hanya harus dibangun secara horizontal, tetapi juga vertikal. Ia mengusulkan bahwa penggunaan lahan untuk rumah susun dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah yang terbatas, terutama tanpa mengorbankan lahan pertanian yang ada.
Pemerintah Kabupaten Jember saat ini fokus dalam meningkatkan produktivitas pangan untuk memastikan daerah ini tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Bupati Muhammad Fawait juga menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut, dengan berbagai program dari pemerintah pusat yang diarahkan untuk urusan pangan.
Fawait mengungkapkan bahwa Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember meningkat dari 86.358 hektare pada tahun 2024 menjadi 86.732 hektare pada tahun 2025. Dengan penambahan 373 hektare lahan, harapannya adalah produktivitas pangan di Jember dapat terpenuhi dengan baik.
Fasilitas Likuiditas untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang ditunggu-tunggu untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah. Jember akan mendapatkan jatah pembangunan 8.000 hingga 10.000 rumah bersubsidi yang diharapkan dapat mengurangi kendala perumahan di daerah tersebut.
FLPP dirancang untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah pertama mereka. Program ini menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan subsidi, yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati Fawait menyampaikan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan dan ketahanan pangan. Dia bertekad agar Jember tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga daerah dengan realisasi FLPP yang terbesar di Jawa Timur.
Pentingnya Menjaga Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan
Candra mengingatkan bahwa pembangunan rumah susun bisa menjadi solusi dalam mengurangi konversi lahan pertanian. Menurutnya, pertanian tetap menjadi prioritas utama, karena tanpa ketahanan pangan, akan sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ia juga menjelaskan perlunya mendata ulang luas lahan pertanian yang produktif dan lahan sawah terlarang. Candra menekankan bahwa hasil pendataan geospasial oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan harus dicermati lebih lanjut, agar tidak ada perbedaan data dengan luas lahan pertanian produktif yang sebenarnya.
Candra mengacu pada kebutuhan pupuk bersubsidi yang harus sesuai dengan luas lahan pertanian. Menurutnya, data geospasial dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok menunjukkan luas yang lebih besar daripada luas LP2B, mengindikasikan perlunya penyesuaian dan perbaikan data yang akurat.
Pendataan dan Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Pertanian
Candra menegaskan bahwa pemetaan geospasial harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada penyimpangan data. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Jember, yang berfungsi sebagai lumbung pangan nasional.
Ia berharap Komisi B dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan yang lebih akurat dan terperinci tentang lahan pertanian. Sehingga, ketersediaan pangan tetap terjaga tanpa mengorbankan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat.
Dengan implementasi yang keras dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan dua program penting ini dapat berjalan selaras. Jangan sampai satu aspek terpenuhi, tetapi mengabaikan aspek lainnya yang juga krusial untuk kesejahteraan masyarakat Jember.
