www.fokustempo.id – Pada 30 Oktober 2025, ribuan guru madrasah swasta melakukan demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta, dan mendapatkan respons positif dari pihak istana. Untuk para pendidik ini, panggilan dari Istana Negara merupakan langkah awal yang menggembirakan dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Perwakilan guru madrasah swasta yang terdiri dari 30 orang mewakili empat forum melakukan audiensi dengan wakil menteri di Sekretariat Negara. Meskipun tidak bertemu langsung dengan Presiden, pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka.
“Alhamdulillah, meskipun tidak bertemu langsung dengan Presiden, kami diterima oleh wakil menteri,” ujar Tedi Malik, Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi, yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Meski waktu kunjungan sangat terbatas, berharap berbagai aspirasi dapat disampaikan kepada pemimpin tertinggi negara.
Perjuangan untuk Keadilan dan Kesejahteraan Guru Madrasah
Demonstrasi yang dilakukan para guru madrasah ini berfokus pada tuntutan dasar untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara dalam sistem pendidikan. Tedi menjelaskan bahwa mereka tidak meminta pengakuan semata, namun keadilan dalam kebijakan pendidikan yang mengakomodasi semua pihak.
Dalam pertemuan tersebut, wakil menteri menyampaikan bahwa semua aspirasi akan ditampung dan disampaikan kepada Presiden. Guru-guru madrasah swasta ini berusaha keras agar suara mereka tidak terabaikan di tengah kebijakan yang seringkali lebih menguntungkan lembaga pendidikan negeri.
Di antara aspirasi yang disampaikan, forum guru mendesak agar pemerintah memberikan akses terbuka bagi guru madrasah swasta untuk menjadi pegawai pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan peluang yang sama dalam dunia kerja.
Tuntutan Utama dari Para Guru Madrasah Swasta
Salah satu tuntutan utama dari para guru adalah adanya kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta. Mereka berharap agar diskriminasi dalam kebijakan pendidikan segera dihapuskan demi kesejahteraan pengajar dan siswa di madrasah swasta.
Akses yang adil juga dituntut oleh guru-guru untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pendidik ini merasa bahwa kemampuan dan profesionalisme mereka tidak kalah dengan rekan-rekan di lembaga pendidikan negeri.
Pembagian anggaran pendidikan pun menjadi fokus utama. Mereka menuntut distribusi anggaran yang lebih adil dan merata, karena saat ini masih ada ketimpangan antara madrasah negeri dan swasta dalam hal pembiayaan.
Sikap Positif dan Harapan ke Depan
Di tengah berbagai tantangan ini, Tedi Malik mengajak semua guru madrasah untuk tetap optimis dan terus mengetuk pintu langit. Ia meyakini bahwa melalui pengajuan lobi kepada para wakil rakyat, perubahan yang mereka impikan dapat terwujud.
Kunjungan selanjutnya ke DPR RI direncanakan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan para legislator. Para guru berharap agar dapat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas kebijakan yang lebih berpihak kepada pendidikan madrasah swasta.
Dalam seusai audisi tersebut, Tedi menekankan pentingnya agar semua guru madrasah swasta bersatu dan tak henti berjuang untuk mendapatkan hak yang adil. “Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya ingin diperlakukan dengan adil,” ujarnya menekankan kualitas dan dedikasi para pendidik ini.
