www.fokustempo.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengambil langkah proaktif untuk merestrukturisasi pengelolaan aset kendaraan dinas yang selama ini menjadi masalah. Sejumlah kendaraan ditemukan dalam kondisi rusak parah, tidak terawat, dan bahkan tak layak untuk digunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaannya.
Kepala Bagian Umum Setda Bondowoso mengungkapkan bahwa banyak kendaraan tidak lagi ekonomis untuk diperbaiki. Rincian biaya perbaikan sering kali jauh lebih tinggi daripada nilai jual kendaraan tersebut, memicu debat tentang tindakan terbaik yang harus diambil.
Pertimbangan yang matang diperlukan sebelum memutuskan apakah kendaraan yang rusak akan terus diperbaiki, dilelang, atau dihapus dari daftar aset. Setiap langkah diharapkan mampu menjadikan pengelolaan aset dan penggunaan anggaran lebih efisien dan bijaksana.
Kondisi kendaraan operasional di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga tidak jauh berbeda, di mana dua unit truk pengangkut sampah yang mangkrak menunggu kejelasan statusnya. Usaha untuk melelang kendaraan yang tidak berfungsi ini telah dilakukan tetapi mengalami kendala akibat kurangnya peminat.
Terlebih lagi, mekanisme lelang kendaraan dinas berada di bawah kewenangan KPKNL, yang sering kali memperlambat proses. Truk-truk tersebut kini menjadi kendaraan cadangan, mengandalkan kendaraan utama untuk operasional harian, yang tentunya sangat terbatas.
Status Pengelolaan Kendaraan Dinas yang Sangat Penting
Dari Satuan Polisi Pamong Praja, situasi tidak jauh lebih baik, di mana dua unit kendaraan pemadam kebakaran terpaksa tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan yang ada pada sistem tangki air mengajak perhatian mendalam tentang betapa pentingnya melakukan evaluasi dan perbaikan secara sistematis.
Mereka telah mengajukan usulan anggaran untuk perbaikan di APBD 2026, menyadari bahwa keselamatan dan efektivitas dalam penanganan bencana sangat bergantung pada alat operasional yang dalam kondisi baik. Situasi ini menggambarkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara dinas terkait dan pihak manajemen aset.
Menurut Taufan Restuanto, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pengelolaan aset yang baik menjadi prioritas utama. Adopsi penaksiran aset internal bersertifikat diyakini bisa mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait aset-aset yang rusak.
Kini, dengan adanya penaksir internal, penilaian aset diharapkan bisa lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan dinas yang tidak layak bisa segera dihapus dan tidak menambah beban anggaran daerah.
Pentingnya Penghapusan Aset yang Tidak Fungsional
Fathur Rozi, Sekretaris Daerah Bondowoso, juga menegaskan pentingnya penghapusan kendaraan yang tidak berfungsi agar tidak membebani APBD. Mengingat anggaran untuk pemeliharaan kendaraan yang sudah tidak layak akan menjadi pemborosan sumber daya.
Upaya tersebut juga mencakup penawaran kepada sekolah kejuruan seperti SMK untuk memanfaatkan kendaraan-kendaraan lama sebagai sarana pelatihan, meskipun terkendala oleh perbedaan teknologi. Pendekatan ini menunjukkan usaha pemerintah untuk memaksimalkan potensi aset yang ada.
Di antara kendaraan yang sedang dalam evaluasi adalah ambulans dan kendaraan operasional yang kini terparkir di kawasan RS Paru. Pengelolaan secara menyeluruh diharapkan dapat membuat aset daerah lebih efisien dan akuntabel untuk digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset daerah ini membuka peluang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daearh agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Dengan tindakan proaktif dan kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen dalam pengelolaan aset yang transparan dan bertanggung jawab.
