www.fokustempo.id – Pamekasan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Dapil Jatim XI Madura, Ansari, baru saja memberikan tanggapan positif terhadap pengesahan Undang-Undang Kementerian Haji dan Umrah. Pengesahan terjadi dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Perubahan yang ditetapkan melalui pengesahan ini mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang diatur dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Peraturan ini telah disetujui pada 26 Agustus 2025 dan berimplikasi besar bagi pengelolaan urusan haji dan umrah di Indonesia.
Dengan pengesahan ini, mulai tahun 2026, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah di bawah Kementerian Agama akan dihapuskan. Semua tanggung jawab terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kini akan berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami menyambut baik pengesahan dan perubahan ini. Undang-Undang ini merupakan inisiatif penting dari Komisi VIII, dan kami fokus pada kebutuhan umat,” ungkap Ansari. Dia menekankan bahwa transformasi kelembagaan ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki layanan bagi jemaah haji dan umrah.
Menurut politisi perempuan asal Pamekasan ini, evaluasi pasca-pelaksanaan haji tahun 2025 telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dia berharap perbaikan ini dapat dirasakan baik di dalam negeri maupun di tanah suci saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Dengan disahkannya undang-undang ini, Kementerian Haji dan Umrah kini menjadi mitra kerja resmi Komisi VIII DPR RI. “Saya optimis pelaksanaannya ke depan akan lebih baik sehingga semua jemaah asal Indonesia memperoleh pelayanan terbaik dari pemerintah,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama, pada tahun 2025, jumlah jemaah haji Indonesia tercatat sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Selain itu, jumlah jemaah umrah Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 547.122 orang dengan rincian tertentu.
Pentingnya Pengelolaan Haji dan Umrah yang Terintegrasi di Kementerian Baru
Dalam konteks pengelolaan ibadah haji dan umrah, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terintegrasi. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
Melalui kementerian yang baru ini, diharapkan semua urusan mulai dari pendaftaran hingga pemulangan jemaah dapat ditangani secara menyeluruh dan efisien. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan kepuasan jemaah.
Sebelumnya, pengelolaan haji dan umrah sering kali terpisah antara berbagai instansi, yang dapat menyebabkan birokrasi yang rumit. Dengan pengubahan status ini, diharapkan komando yang lebih jelas terhadap pengawasan dan pelayanan dapat diterapkan.
Penguatan lembaga ini juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan di berbagai aspek, termasuk penginapan, transportasi, hingga pelaksanaan ibadah itu sendiri. Dengan demikian, jiwa dari ibadah yang diinginkan, yaitu khusyuk dan tenang, dapat terwujud dengan lebih baik.
Inovasi dan teknologi dalam pengelolaan haji dan umrah juga perlu menjadi fokus kementerian baru ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pendaftaran dan pelacakan jemaah, diharapkan validitas dan transparansi layanan dapat meningkat.
Edukasi dan Sosialisasi kepada Calon Jemaah Haji dan Umrah
Selain pengelolaan yang lebih baik, salah satu aspek penting lainnya adalah edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah. Kementerian Haji dan Umrah harus aktif dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai proses serta persyaratan untuk melaksanakan ibadah ini.
Kegiatan seperti seminar dan workshop tentang haji dan umrah perlu diadakan untuk membantu calon jemaah memahami tahapan serta persiapan yang diperlukan. Hal ini akan membantu jemaah merasa lebih siap dan memiliki pengalaman yang lebih baik saat berada di tanah suci.
Pengetahuan tentang etika dan perilaku selama menjalankan ibadah juga penting. Kementerian diharapkan dapat menyampaikan informasi ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami agar jemaah dapat mempersiapkan diri dengan optimal.
Untuk itu, kolaborasi antara kementerian, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial juga sangat dibutuhkan. Mereka dapat bersama-sama menyusun program edukasi berbasis komunitas yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi.
Dengan membekali jemaah dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga ketertiban dan saling menghormati sesama jemaah saat berada di tanah suci.
Meningkatkan Kerjasama Internasional untuk Kualitas Haji dan Umrah
Peningkatan kerjasama internasional menjadi fokus penting bagi Kementerian Haji dan Umrah. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik.
Partisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu terkait ibadah haji juga perlu dilakukan. Ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan model pengelolaan haji yang baik dan belajar dari negara-negara lain.
Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga dapat mencakup pelatihan bagi petugas haji. Pertukaran petugas haji dengan negara lain dapat memberikan wawasan lebih baik mengenai pelayanan yang efektif dan efisien.
Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana di tanah suci juga memerlukan perhatian khusus. Kementerian Haji dan Umrah harus berperan aktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai bagi jemaah dari Indonesia.
Komitmen ini diharapkan dapat mengurangi masalah yang sering dialami oleh jemaah, seperti kesulitan dalam akses transportasi dan kondisi akomodasi. Melalui kerjasama yang baik, layanan akan semakin optimal dan menjadikan pelaksanaan ibadah ibarat perjalanan spiritual yang penuh berkah.
