www.fokustempo.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tampak sangat emosional saat menyaksikan gedung Pemkab Kediri terbakar. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, ia terlihat meneteskan air mata melihat puing-puing gedung yang hangus dibakar oleh massa.
Lebih mengejutkan lagi, para pelaku pembakaran ternyata adalah pelajar yang masih muda, yang dengan santai masuk ke ruangannya dan melakukan tindakan tersebut. Kejadian ini menggambarkan situasi yang semakin memprihatinkan di masyarakat.
Mas Dhito, panggilan akrabnya, merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih untuk dua periode, yaitu 2021-2025 dan 2025-2030. Ia juga dikenal sebagai anak dari politisi senior Pramono Anung, yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2025-2030.
Kejadian serupa juga terjadi di beberapa kota besar di Jawa Timur, seperti Blitar, Tulungagung, dan Surabaya. Di Surabaya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, tampak menemui sejumlah pelaku kerusuhan yang mayoritas masih berstatus pelajar, bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP.
Kerusuhan dalam Perspektif Sejarah dan Teknologi
Budiman Sudjatmiko, mantan pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menilai bahwa kerusuhan yang terjadi baru-baru ini merupakan fenomena unik yang berbeda dari demonstrasi pada era reformasi 1998. Meskipun sama-sama berakar dari keresahan publik, kerusuhan kali ini tidak memiliki kepemimpinan yang jelas.
Budiman menjelaskan bahwa pada masa lalu, demonstrasi memiliki struktural yang lebih terorganisir, di mana setiap tindakan terarah pada tujuan yang jelas. Dalam konteks saat ini, ia mengatakan bahwa mungkin ini adalah demonstrasi pertama di Indonesia di mana algoritma memainkan peran besar dalam dinamika protes.
“Ketika kita melacak perkembangan ini, tampak bahwa bukan hanya manusia yang mengendalikan kerusuhan tetapi juga algoritma,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran baru tentang bagaimana teknologi dan media sosial dapat memengaruhi protes massa di Indonesia.
Dalam perkembangannya, platform media sosial seperti TikTok bahkan harus menutup fitur live mereka untuk meredam eskalasi protes. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sudah memberikan penjelasan bahwa penutupan ini bukan atas perintah pemerintah, dan saat ini fitur tersebut telah dibuka kembali.
Pergulatan Antara Teknologi dan Gerakan Protes Global
Sejak beberapa tahun terakhir, demonstrasi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) telah menjadi faktor penting dalam kontestasi politik. Dari Hong Kong hingga Belarus, AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kontrol pemerintah tetapi juga sebagai alat bagi rakyat untuk melawan dominasi tersebut.
Salah satu contoh paling mencolok adalah aksi demonstran di Hong Kong pada tahun 2019 yang merobohkan tiang lampu pintar yang mereka curigai dilengkapi dengan kamera pengawasan. Keputusan pemerintah untuk melarang penggunaan masker pada saat itu semakin memperkuat kekhawatiran publik tentang pengawasan yang dilakukan secara digital.
Sementara itu, di Belarus pada tahun 2020, setelah pemilihan umum yang kontroversial, aktivis menggunakan teknologi untuk melawan kekerasan aparat. Seorang seniman digital menciptakan video simulasi yang menunjukkan bagaimana teknologi AI bisa digunakan untuk mengenali wajah polisi yang menyembunyikan identitas mereka.
Fenomena ini sejalan dengan analisis sejumlah akademisi yang mencatat bahwa “digital repression” menjadi wajah baru otoritarianisme. Dengan teknologi pengawasan yang semakin canggih, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil pun semakin berat.
Dampak Disinformasi di Ruang Publik Digital
Protes di Hong Kong, Belarus, Sudan, dan Aljazair menunjukkan bahwa AI kini telah menjadi arena pertarungan politik yang tidak terhindarkan. Di balik optimisme awal tentang media sosial sebagai alat demokratisasi, kini muncul keprihatinan terhadap disinformasi yang menyebar melalui platform-platform tersebut.
Walaupun pemerintah seringkali membantah melakukan manipulasi, kenyataannya menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat bagi rezim otoriter untuk mengaburkan kebenaran dan mendiskreditkan para demonstran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manipulasi media sosial terorganisir terjadi di banyak negara, menjadikan situasi semakin kompleks.
Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, pembuatan konten palsu menjadi semakin meyakinkan. Di satu sisi, AI berfungsi untuk memperkuat kontrol rezim, tetapi di sisi lain, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengorganisasi diri dan memperjuangkan keadilan.
Namun, banyak pembuat kebijakan yang masih melihat AI dari perspektif represi. Padahal, sebagai masyarakat, kita perlu merumuskan prinsip etis yang jelas tentang penggunaan teknologi ini, agar tidak memperkuat aturan yang menekan.
Melihat realitas ini, jelas bahwa demokrasi dapat bertahan atau runtuh tergantung seberapa baik masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan mengorganisasi diri. Kesadaran akan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab platform media sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Kita perlu memastikan bahwa media sosial tetap menjadi tempat yang mendukung demokrasi dan bukan sebaliknya.
Dengan semua aspek ini, satu hal yang pasti: teknologi bukanlah penentu tunggal dalam arah sejarah. Itu tergantung pada siapa yang memiliki kendali atasnya. Mau tidak mau, pilihan ada di tangan kita semua untuk membentuk ruang publik yang lebih sehat dan demokratis.
