www.fokustempo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menekankan pentingnya tindakan cepat dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional diperlukan untuk mencegah beredarnya beras oplosan yang belakangan menjadi isu nasional.
Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, menyatakan bahwa belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menandaskan bahwa respons cepat sangat dibutuhkan, terutama setelah pernyataan Presiden terkait keprihatinan terhadap masalah ini.
“Sidak terakhir berlangsung pada Februari 2023, dan seharusnya lebih sering dilakukan untuk memastikan keamanan pangan,” ungkap Arifin. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dalam membeli kebutuhan pokok, terutama beras yang menjadi makanan utama.
Pentingnya Inspeksi Mendadak untuk Mencegah Praktik Curang
Inspeksi mendadak ke pasar tradisional diperlukan demi menjaga kualitas bahan pangan. Arifin menjelaskan bahwa pasar adalah titik rawan bagi praktik kecurangan seperti pengoplosan beras yang dapat merugikan konsumen.
Menurutnya, pemantauan rutin di 15 pasar tradisional harus segera dilaksanakan. Sidak seharusnya tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat, melainkan sebagai tindakan pencegahan yang proaktif.
“Kita perlu memastikan bahwa beras yang beredar di masyarakat adalah barang yang sesuai standar,” tambahnya. Pemantauan bukan hanya tugas Satgas Pangan, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Respon Masyarakat Terhadap Harga Gabah yang Tinggi
Masyarakat di Pasuruan mengeluhkan harga gabah yang terus melonjak dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga di pasaran dan kebijakan pemerintah.
“Jika pemerintah tidak segera bertindak, masyarakat akan semakin bingung dan tidak paham situasi sebenarnya,” tegas Arifin. Ini menunjukkan bahwa diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.
Keberadaan informasi yang tepat akan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik dalam membeli bahan pangan. Oleh karena itu, informasi yang transparan menjadi kunci untuk mempermudah masyarakat dalam memahami kondisi pasar.
Peran Pengawasan dalam Menjaga Kualitas Pangan
DPRD juga menyerukan perlunya pengawasan yang lebih luas terhadap penggilingan gabah. Pengawasan di tempat penggilingan bisa mencegah distribusi beras yang curang dan merugikan petani serta konsumen.
Arifin menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan. Keselarasan antara petani, distributor, dan pemerintah akan berkontribusi pada kualitas produk yang sampai ke tangan konsumen.
“Kami ingin menjaga agar harga tetap stabil, dan kualitas tetap terjamin,” jelasnya. Langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang sehat dan produktif di Kabupaten Pasuruan.
Arifin juga mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan kecurangan yang mereka temui. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah berkaitan dengan pangan.
Dengan begitu, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Hal ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang lebih jauh.
Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan harga pangan perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Melalui kolaborasi, kita dapat mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi sektor pangan di Pasuruan.
