www.fokustempo.id – Di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menggemparkan masyarakat, mantan Wali Kota Blitar angkat bicara. Hal ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tenaga harian lepas di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tindakan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari DPRD Kota Blitar yang menunjukkan kemarahan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam situasi seperti ini, seringkali kita bertanya-tanya: Apakah PHK menjadi solusi yang tepat? Menurut mantan Wali Kota Samanhudi Anwar, PHK terhadap tenaga honorer bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut adalah konsekuensi dari dinamika yang terjadi dalam dunia kerja, terlepas dari posisinya sebagai honorer atau outsourcing.
Pemahaman tentang PHK dalam Konteks Pemerintahan
PHK di sektor pemerintahan, khususnya bagi tenaga honorer, adalah hal yang penuh perdebatan. Samanhudi mengungkapkan bahwa PHK bisa menjadi bagian dari kebijakan penyegaran dalam suatu organisasi. Dalam pandangannya, jika ada klausul yang jelas tentang penyebab PHK, maka itu bisa dimaklumi. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ada di perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki hak untuk memperbarui tim kerja mereka kapan saja.
Kita perlu mempertimbangkan bahwa setiap organisasi, baik publik maupun swasta, memiliki dinamika dan aturan masing-masing. Saat tingkat kinerja tenaga honorer dianggap tidak memenuhi ekspektasi, bukan tidak mungkin PHK akan menjadi jalan keluar. Hal ini mengingat pula bahwa Samanhudi sebagai pencetus program outsourcing di pemerintahan telah mengetahui konsekuensi dari kebijakan tersebut.
Dampak PHK terhadap Hubungan Kerja
Di balik keputusan untuk melakukan PHK, terdapat berbagai dampak yang dialami oleh tenaga honorer. Samanhudi mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tenaga honorer yang di-PHK mencapai angka yang cukup signifikan. Ia menceritakan bahwa pada tahun 2020, jumlah honorer yang diberhentikan mencapai 465 orang, mencakup banyak dinas. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan situasi saat ini, yang hanya melibatkan puluhan orang.
Isu ini tentunya juga menjadi sorotan dari DPRD Kota Blitar. Mereka tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah dengan merekomendasikan pembatalan PHK yang dilakukan oleh dua dinas tersebut. Hal ini menandakan adanya perhatian serius dari lembaga legislatif terhadap kesejahteraan pekerja, meskipun dalam konteks honorer sekalipun. Kebijakan PHK yang menimbulkan keresahan akan menjadi tantangan bagi Wali Kota Blitar saat ini, yang diharapkan dapat merespons dengan kebijakan yang bijak.
Keputusan untuk memberhentikan tenaga honorer seharusnya tidak hanya melalui kebijakan yang bersifat sepihak. Tidak jarang, keputusan semacam ini bisa mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tentang kesejahteraan dan masa depan tenaga honorer. Penanganan masalah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD agar tercipta iklim kerja yang lebih baik.
Secara keseluruhan, tantangan ini membuka kesempatan untuk mengkaji ulang kebijakan ketenagakerjaan di sektor publik. Ini termasuk perlunya kejelasan kontrak kerja dan hak-hak tenaga honorer agar lebih terlindungi. Hubungan kerja yang baik akan tercipta jika ada komunikasi yang baik antara majikan dan pekerja, sehingga semua pihak dapat memahami posisi dan hak masing-masing.
