www.fokustempo.id – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah mengambil langkah penting dalam menangani isu perlindungan pekerja migran. Hal ini terlihat dari pemulangan jenazah Ngadiman, seorang pekerja migran asal Cilacap, yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Korea Selatan. Proses pemulangan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap nasib pekerja migran yang berisiko di luar negeri, sekaligus menekankan perlunya adanya jaminan sosial bagi mereka.
Jenazah Ngadiman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 29 Juni 2025 dan diterima langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam momen yang penuh haru tersebut, keluarga almarhum menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup berbagai bentuk proteksi dan beasiswa untuk dua anaknya. Ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan bagi keluarga para pekerja migran.
Dalam momen tersebut, Menteri Karding menjelaskan bahwa almarhum berangkat secara prosedural, dengan kontrak kerja yang jelas. Jaminan sosial yang didapatnya dari BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan betapa pentingnya sistem perlindungan bagi para pekerja di luar negeri. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan tenang, mengetahui bahwa mereka memiliki jaminan jika terjadi risiko di tempat kerja.
Pentingnya Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran di Luar Negeri
Perlindungan sosial bagi pekerja migran menjadi sangat krusial mengingat banyaknya risiko yang dapat terjadi di luar negeri. Pekerja migran sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak ideal dan kurangnya perlindungan hukum. Kasus Ngadiman adalah salah satu contoh bagaimana kecelakaan kerja dapat merenggut nyawa dan meninggalkan duka bagi keluarga.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya santunan yang diberikan kepada keluarga almarhum sebagai hak yang seharusnya diterima. Hal ini menjadi pengingat bagi semua tentang peran jaminan sosial sebagai jaring pengaman yang dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya perlindungan tersebut, diharapkan pekerja migran dapat bekerja dengan lebih nyaman.
Melalui skema Government to Government, Ngadiman terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan pekerja yang lebih baik, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan dan mengembangkan sistem jaminan sosial agar lebih inklusif dan efektif.
Dampak Kecelakaan Kerja Terhadap Keluarga Pekerja Migran
Kecelakaan kerja yang dialami oleh Ngadiman tentu saja berdampak besar tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Kehilangan figur kepala keluarga dapat mengakibatkan krisis finansial dan psikologis bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, pihak keluarga mendapatkan santunan, tetapi uang itu pun hanya bisa mengurangi beban, tidak menghilangkan kepergian almarhum.
Peristiwa tragis ini juga menjadi pelajaran bagi banyak pihak untuk lebih peduli pada nasib pekerja migran. Selain perlindungan sosial, edukasi tentang hak-hak pekerja dan keselamatan kerja perlu terus digalakkan. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara melindungi diri mereka di tempat kerja.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah setempat perlu lebih peka terhadap kebutuhan pekerja migran. Pendidikan mengenai keselamatan kerja dan akses informasi mengenai hak-hak pekerja harus selalu tersedia. Dengan demikian, pekerja migran dapat melindungi diri lebih baik dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Tindak Lanjut yang Diperlukan untuk Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran
Setelah kecelakaan tragis, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pekerja migran terdaftar dalam sistem jaminan sosial sehingga mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi kerja di luar negeri juga harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada calon pekerja migran tentang manfaat dan pentingnya jaminan sosial. Pencerahan bagi para pekerja ini penting agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka saat bekerja di luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan agar lebih banyak pekerja migran yang mendapatkan haknya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang menegaskan bahwa negara hadir untuk mendukung semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Dengan meningkatkan pengawasan dan perlindungan, diharapkan para pekerja migran dapat menjalani pekerjaan mereka dengan lebih aman dan nyaman, serta terhindar dari risiko yang membahayakan.
