www.fokustempo.id – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi tantangan besar setelah mengumumkan 87 lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum terisi usai dibuka pendaftaran seleksi. Pihak berwenang mengidentifikasi bahwa sebagian besar posisi kosong ini didominasi oleh tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember, Suko Winarno, berdasarkan informasi dalam rapat dengar pendapat, posisi yang paling sulit terisi adalah spesialis jantung, dokter anak, dan dokter mata. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pemerintahan setempat, mengingat peran penting tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Kekosongan ini tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan. Terdapat juga formasi untuk guru agama, termasuk agama Buddha, Hindu, dan Katolik, yang juga tidak diminati pendaftar. Keadaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik minat tenaga profesi, khususnya untuk sektor-sektor yang memiliki kualifikasi dan pendidikan tinggi.
Kondisi Terkini dengan Formasi Pegawai yang Tak Terisi
Data dari BKPSDM Jember mengungkapkan bahwa terdapat 10.576 orang tenaga non-aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan daerah, dengan 6.643 orang di antaranya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK tahap pertama. Namun, dari angka tersebut, masih ada banyak yang tidak hadir dan sejumlah lainnya tidak memenuhi syarat.
Tahap pertama seleksi menghasilkan 1.847 orang yang dinyatakan lulus ujian tulis dan telah menerima surat keputusan pengangkatan. Sayangnya, dari 1.852 orang yang lolos pemberkasan, lima orang memilih untuk mengundurkan diri, sehingga menyisakan 87 formasi yang belum terisi.
Dalam persiapan seleksi tahap kedua, jumlah pelamar meningkat meskipun tetap ada yang tidak hadir. Dari total 3.933 orang yang berhak melamar, 54 orang absen pada hari seleksi, menunjukkan bahwa masih ada kegagalan dalam menarik perhatian calon pegawai yang berkualitas.
Strategi Mengatasi Kekosongan Formasi yang Mendasar
Pemerintah daerah kini berfokus pada pengalihan formasi yang belum terisi untuk pekerjaan lain yang lebih diperlukan, seperti posisi sebagai guru. Suko menyatakan, jika anggaran telah tersedia untuk 2.000 PPPK, penting untuk memaksimalkan kuota yang ada demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tengah dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengalihan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, formasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat bisa segera terisi.
Kondisi ini menjadi gambaran lebih besar tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, terutama dalam sektor pelayanan publik. Jika dibiarkan, kekosongan ini bisa berdampak buruk terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengharapkan dukungan di sektor-sektor tersebut.
Pentingnya Menarik Minat Tenaga Profesional di Jember
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menarik minat para profesional untuk bekerja di Jember. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, seperti peningkatan insentif atau program keterikatan bagi calon pegawai. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi kekurangan tenaga kesehatan serta pendidikan di daerah tersebut.
Selain insentif finansial, promosi mengenai manfaat dan kesempatan untuk pengembangan karir di Jember juga perlu ditingkatkan. Kebijakan ini akan membantu menarik perhatian para tenaga profesional yang sebelumnya mungkin enggan untuk melamar.
Melalui pendekatan yang lebih inovatif, diharapkan akan muncul solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kekosongan formasi ini. Siko, sebagai pimpinan di BKPSDM, optimis bahwa semua pihak dapat berkolaborasi demi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Jember.
