www.fokustempo.id – Sekitar tahun 2000an, di Institute of Social Studies (ISS) Denhaag terdapat jurusan “Politik Pengembangan Alternatif” yang menawarkan program Master of Arts dalam Studi Pembangunan. Program ini dirancang untuk mendorong pemikiran kritis terhadap kebijakan pembangunan konvensional dan memberikan alternatif berbasis teori post-development, ekologi politik, dan ekonomi politik kritis.
Walaupun spesialisasi ini cukup relevan, minat di pendidikan tinggi Indonesia terhadap disiplin ini tampak kurang. Mempertanyakan kebijakan publik pemerintah seharusnya menjadi bagian penting dalam ekosistem demokrasi yang sehat.
Pemerintah merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan banyak aspek dan melibatkan parlemen, namun tetap terdapat subyektivitas yang berasal dari kepentingan politik. Dalam sistem oligarkis, hegemoni kekuasaan dapat memengaruhi keputusan yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat.
Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini menjadi isu serius yang harus dihadapi. Kemiskinan dipahami sebagai fenomena yang multidimensi, mencakup faktor ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, dan geografis yang saling berkaitan.
Dalam kerangka resmi, definisi kemiskinan lebih disoroti dari aspek ekonomi, di mana garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan berdasarkan kriteria ini, yang sering kali mengabaikan dimensi lain dari kemiskinan.
Oleh karena itu, fokus utama tulisan ini adalah menelaah hubungan antara kemiskinan dan pengangguran dalam konteks ekonomi, dengan tetap menjunjung paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama.
Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, hasil yang dicapai masih dirasa lambat. Misalnya, saat Bank Dunia merubah kriteria kemiskinan menjadi sekitar $6 per hari, jumlah populasi yang tergolong miskin di Indonesia melonjak hingga 68% akibat krisis ekonomi.
Saat ini, pemerintah melaksanakan sejumlah program utama yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan yang diambil mencakup bantuan sosial langsung, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, seperti:
- Bantuan Sosial Langsung: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan tunai langsung (BLT).
- Pemberdayaan Ekonomi dan Akses Modal: Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program padat karya tunai.
- Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dalam dunia kerja.
- Penciptaan lapangan kerja skala besar, seperti proyek infrastruktur.
- Jaring pengaman sosial untuk penganggur, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan.
Meski program-program ini cukup bervariasi, pangkal masalah terletak pada tantangan dalam implementasi. Jika targeting tidak tepat dan birokrasi rumit, maka upaya tersebut hanya akan berbuah sia-sia.
Secara umum, program-program seperti KUR dan pelatihan kerja menunjukkan progres dalam inklusi keuangan. Namun, penguatan ekosistem wirausaha, termasuk akses pasar dan dukungan teknologi, masih perlu menjadi fokus utama dalam menyelesaikan masalah ini ke depan.
Hal ini menegaskan bahwa kelompok miskin dan penganggur bukan hanya sekadar beban ekonomi, melainkan aset berharga bagi pembangunan sosial. Mereka, pada hakikatnya, ingin keluar dari kemiskinan dan berkontribusi secara produktif.
Sayangnya, bantuan modal seperti KUR sering kali tidak didukung oleh ekosistem yang memadai untuk menciptakan peluang kerja. Ketidakcukupan peluang kerja membuat para penerima bantuan berwirausaha dengan cara yang pragmatis dan reaktif, yang dapat mengarah pada persaingan tidak sehat antar sesama penerima bantuan.
Intervensi dari pemerintah sering berhenti pada pemberian modal tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap peluang usaha. Pendekatan neoliberal yang mengandalkan kompetisi bebas sering kali mengabaikan pentingnya dukungan struktural untuk mengembangkan potensi wirausaha.
Pentingnya Perbaikan Ekosistem Usaha untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
Oleh karena itu, merombak ekosistem peluang usaha dan meningkatkan literasi bagi pelaku ekonomi yang tergolong miskin adalah langkah krusial dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks global yang cepat berubah, waktu sangat berharga.
Pengalaman negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan menunjukkan bahwa memanfaatkan potensi kelompok miskin dan penganggur sangat penting. Dengan membangun ekosistem ekonomi yang mendukung, mereka mampu menjadikannya tenaga kerja yang produktif dan terampil.
Kedua pemerintahan ini juga memberi perlindungan terhadap pasar dan dukungan teknologi, yang sering kali diabaikan dalam doktrin neoliberal. Mereka memberikan bantuan subsidi sembari membenahi ekosistem ekonomi mikro, menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhan.
Faktor ‘enabling’ dalam konteks ini bukan sekadar ‘ease of doing business’ tetapi penekanan pada penciptaan lapangan kerja yang layak untuk kelompok rentan. Program-program pengentasan kemiskinan yang tidak terintegrasi dengan industri justru dapat memperburuk keadaan.
Pendekatan yang satu arah tidak lagi relevan dan perlu diganti dengan interaksi timbal balik, di mana pemerintah dan masyarakat saling berkontribusi. Ini untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan penganggur mendapatkan akses terhadap peluang yang pantas.
Mewujudkan Transformasi Melalui Dukungan dan Inovasi Usaha Mikro
Dalam hal ini, dukungan terhadap wirausaha mikro baru harus melalui program inkubasi yang memfasilitasi mereka agar bisa berkompetisi di pasar. Mendorong kelompok ini untuk memulai usaha dengan orientasi pasar dapat mempercepat pertumbuhan mereka.
Pemerintah perlu berkomitmen dalam menciptakan peluang bisnis melalui kemitraan dengan sektor swasta, seperti dalam hal penyediaan bahan baku atau produk untuk pelayan publik. Kegiatan ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan saling mendukung.
Perdagangan antar pulau yang dilakukan secara proaktif oleh pemerintah juga berpotensi menciptakan peluang baru bagi komunitas lokal. Dengan demikian, mereka tidak hanya sekadar mendapatkan pekerjaan tetapi juga berpartisipasi dalam perekonomian regional.
Namun, tantangan terbesar adalah komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan semua inisiatif ini. Apakah upaya ini hanya akan berakhir kebaikan di atas kertas jika tidak ada kesungguhan pemerintah dalam menyediakan pendanaan dan sumber daya yang cukup?
Tanpa political will yang nyata, kelompok miskin dan penganggur akan terus dipandang sebagai beban sosial, sambil menunggu janji-janji manis yang sering kali tidak terwujud. Kemiskinan dan pengangguran akan terus menjadi bagian dari cerita yang berulang.
Wallahualam.
Hadipras,
Pengamat Sosial dan Politik.
